Kabar24.com, JAKARTA — Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa tidak ada persoalan dengan sistem pemilihan ketua umum Partai Golkar baik secara aklamasi maupun suara terbanyak, asalkan berlangsung demokratis.
"Saya kira itu faktor-faktor salah satunya agenda politik ke depan," katanya. Hanya saja dia mengingatkan bahwa selain dengan cara demokratis, aklamasi juga tidak boleh dilakukan dengan tekanan.
Munaslub Golkar direncanakan akan digelar 18-19 Desember 2017 untuk memilih Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.
"Aklamasi bukan hal yang tabu di Golkar, jika kita lihat hakikat di Golkar itu justru kegotongroyongan, kebersamaan, aklamasi, musyawarah mufakat itu bukan suatu yang tabu di kita," kata Idrus Selasa (12/12/2017).
Idrus mengatakan, banyak alasan mengapa aklamasi harus dilakukan di pemilihan Ketum Golkar. Bahkan, terang Idrus, proses aklamasi sudah diatur dalam Pancasila sila keempat.
"Jadi aklamasi itu bukan haram. Di Indonesia pun sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi semua itu diatur," ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, banyak dorongan dari internal agar Airlangga Hartanto dipilih secara aklamasi untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk mengantikan posisi Setya Novanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
