Kabar24.com, JAKARTA—Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pembicaraan terkait pergantian ketua DPR RI yang baru akan dilakukan DPP Partai Golkar setelah adanya keputusan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar nonkatif Setya Novanto.
Idrus mengatakan DPP Partai Golkar sebelumnya sudah melakukan rapat terbatas yang dihadiri ketua harian, koordinator bidang dan bendahara umum membicarakan berbagai opsi ke depan yang dihadapi Partai Golkar.
“Salah satu keputusan rapat itu adalah bahwa posisi ketua umum dan posisi ketua DPR RI dibicarakan setelah ada keputusan praperadilan. Kalau seandainya besok dalam sidang tipikor dibacakan dakwaan terhadap Setya Novanto maka secara hukum praperadilan itu dinyatakan gugur. Artinya proses hukum di pengadilan tipikor berlanjut,” ujarnya, Selasa (12/12).
Menurutnya, jika proses hukum Setya Novanto berlanjut maka rapat pleno DPP Partai Golkar akan dilaksanakan Rabu (13/12) pukul 19.00 wib. Tapi apabila dakwaan tidak dibacakan besok, maka pihaknya akan menentukan pleno Kamis (14/12) atau Jumat (15/12).
Padahal, sebelumnya, Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menjadi menggantikan dirinya sebagai ketua DPR RI. Bahkan surat penunjukan Aziz pun ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang tidak lain adalah Idrus sendiri.
Sebelumnya, saat ini Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto sedang mengajukan praperadilan atas status tersangka dari KPK karena dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi KTP berbasis elektronik.
Baca Juga
Di sisi lain, pada Rabu (13/12), sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas tersangka Setya Novanto akan digelar dengan rencana agenda pembacaan dakwaan.
Disinggung terkait muasyawarah nasional luar biasa atau munaslub yang rencananya akan digelar Partai Golkar bulan ini untuk pemilihan ketua umum yang baru, Idrus menyebut akan pula menjadi pokok pembahasan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.
Adapun terkait penunjukan Aziz oleh Setya Novanto, menurutnya ketua umum memang memiliki kewenangan untuk menentukan segala kebijakan termasuk mendistribusikan posisi kader termasuk posisi ketua DPR. Sehingga Idrus sebagai sekretaris jendral ikut memproses penunjukan tersebut.
Menurut Idrus, penunjukan Idrus pun sudah melalui persetujuan dewan pembina. Terkait penolakan Aziz oleh mayortas fraksi Partai Golkar di DPR RI, menurutnya karena ada proyeksi kemungkinan munaslub sehingga konfigurasi politik dalam tubuh Partai Golkar saat ini sangat dinamis.
“Maka saya selalu katakan bahwa kita ikuti semua proses yang dinamis ini yang penting tujuan dan niat kita satu yaitu Golkar bisa menyelesaikan masalah internalnya secara baik, bermartabat dan produktif. Sehingga begitu selesai masalah kita kembali ke satu langkah untuk memenangkan peraturan politik yang ada,” tuturnya.
