Kabar24.com, DENPASAR -- Pelaku Jasa Konstruksi di Bali mengharapkan pemerintah segera mengeluarkan pernyataan kondisi kahar atau force majeur terkait Gunung Agung agar terhindar dari penalti lantaran tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bali Wayan Adnyana mengatakan sejak Gunung Agung berstatus awas, material konstruksi sangat sulit didapat.
Kata dia, selama ini, material konstruksi untuk sejumlah proyek di Bali didatangkan dari tambang-tambang yang ada di Karangasem. Sementara, tambang-tambang tersebut sebagian besar berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) sehingga aktivitas pertambangan otomatis tidak diijinkan.
Padahal, biasanya pada hari-hari normal, sebanyak 2.000 truk pasir didatangkan dari Karangasem kemudian diedarkan ke sejumlah wilayah di Bali.
“Kalaupun sekarang ada tapi sedikit, itu pun mereka curi-curi masuk ke wilayah KRB untuk menambang pasir,” sebutnya, Senin (4/12/2017).
Kata dia, hingga saat Gubernur Bali masih mempelajari payung hokum terkait pernyataan kondisi kahar tersebut. Jika pernyataan telah dibuat, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berani mengambil tindakan untuk memberi perpanjangan waktu ataupun jika pengerjaan proyek terlambat dari tahun anggaran yang disepakati, pihaknya tidak akan terkena denda.
Baca Juga
“Kita sedang menunggu surat pernyataan dari gubernur menentukan kondisi bali kahar untuk bisa membuat kebijakan merecsdelu proyek perpanjang waktu,” sebutnya.
Adnyana mengatakan saat ini beberapa pelaksana konstruksi terpaksa membeli material di luar Bali yang harganya lebih mahal. Hal tersebut dikarenakan komitmen untuk menyelesaiakan pekerjaan tersebut tepat waktu.
“Sekarang kan kondisi sudah kahar karena dampak letusan Gunung Agung ini berakibat sulitnya material di seluruh Bali karena sumber material berada di KRB, makanya pemerintah harus mengeluarkan surat pernyataan bahwa Bali dalam keadaan kahar,” sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
