Kabar24.com,JAKARTA- Pembenahan partai politik mutlak dilakukan karena lembaga tersebut merupakan salah satu pilar demokrasi dan pembangunan bangsa.
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan partai politik (parpol) merupakan lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat, diikuti DPR. Hal ini didasarkan pada survei Indikator Politik Indonesia pada 2016.
Selain itu, lanjutnya, DPR dan DPRD yang merupakan representasi para kader partai poltik menempati peringkat tiga besar lembaga yang dipersepsikan korup menurut Global Corruption Barometer pada 2017.
“Saat ini, 30% pasien KPK merupakan aktor politik dengan perincian 78 orang merupakan kepala daerah dan 134 orang merupakan wakil rakyat. Ini update Juni 2017. Harapan kami, pada update terakhir tidak bertambah lagi. Mayoritas terjerat kasus suap seperti jual beli jabatan dan ada yang terlibat mark up proyek. Hal seperti ini menurunkan kepercayaan masyarakat pada parpol karena parpol lah yang menghasilkan pimpinan dan legislator baik tingkat pusat maupun daerah,” ujar Basari saat membuka diskusi tentang integritas partai di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (13/9/2017).
KPK, lanjutnya, telah melakukan beberapa kajian di bidang politik mulai 2012 mengenai sistem dari parpol dan setahun berikutnya tentang sistem parlemen, disusul pada 2014 mengkaji tentang program pemilu berintegritas dan rencananya tahun depan akan melakukan kajian rumusan dokumen panduan transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol.
Dari berbagai hasil kajian tersebut, menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi sebab lemahnya persoalan integritas partai yakni tidak adanya standar etik dari partai dan politisi, rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional, pendanaan yang belum memadai serta tidak transparan dan akuntabel khususnya menyangkut sumber pendanaan yang dikelola parpol.
Baca Juga
“Ada beberapa rekomendasi yang akan diberikan termasuk dokumen kode etik politisi yang ideal seperti apa, dokumen panduan rekrutmen dan kaderisasi yang ideal. Kurikulum dan modul kelas politisi cerdas dan berintegritas bagi kader parpol, disusun bersama oleh LIPI,” tambahnya.
Basaria menguraikan, berdasarkan catatan KPK, Partai Demokrat dianggap paling maju dalam persoalan integritas dengan melakukan 73 kali induksi mengenai integritas partai. Dia berharap upaya yang dilakukan partai berlambang bintang mercy ini bisa ditiru partai-partai lainnya.
“Langkah selanjutnya, yang kita inginkan adalah implementasi kode etik dengan membuat mahkamah etik yang proses penyusunannya akan didampingi tim KPK,” tuturnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan partai berkomitmen menciptakan negara makin bersih, penyelenggara negara dan pemerintah yang makin akuntabel dan berintegritas sehingga bisa terbebas dari perilaku korupsi.
“Oleh karena itu Demokrat menyambut baik dan mendukung prakarsa KPK dalam membangun sistem integritas parpol,” paparnya.
Dia juga mengatakan rakyat tahu KPK mengemban misi yang besar dan mendapat tantangan yang tidak kalah besar pula sehingga menghadirkan musuh yang banyak. Partai Demokrat, paparnya, berharap KPK tetap kuat, tegar, menjaga integritas dan berimbang dalam menjalankan proses penegakan hukum.
“Banyak penyakit politik dan demokrasi yang dilakukan oleh kader parpol. Dalam pilkada, ada yang disebut money politics, aparat negara berpihak. Penyakit-penyakit poltik dan demokrasi yang seperti ini harus kita cegah. Apa yang kita lakukan sekarang ini diharapkan ada kolaborasi baik untuk emban tugas yang sama karena Partai Demokrat terus laksanakan upaya berbenah diri dan bangun diri. Kami ingin menjadi parpol yang bagian dari solusi dan bagian dari kemajuan. Partai tengah yang modern,” pungkasnya.
