\\\'Soal Reklamasi, Saya Yakin Anies-Sandi Punya Wisdom\\\'
Bagaimana dengan komitmen Anies-Sandi menyetop reklamasi?
Saya yakin bahwa sebelum Pak Anies-Sandi mengucapkan janjinya dalam kampanye, pasti sudah melakukan kajian. Dan memang dari kajian secara aspek hukum, lingkungan hidup, ekosistem memang reklamasi ini punya banyak risiko dan permasalahan hukum. Dan itu dibuktikan dengan pembatalan izin dari Mahkamah Agung.
Kami mendengar paparan Biro Hukum DKI yang menyatakan bahwa ada pelanggaran hukum, dalam peraturan zonasi belum ada tapi bangunannya sudah terbangun bahkan sudah ada yang dijual. Nah, itu secara governance mengandung risiko. Semangatnya Pak Anies-Sandi tentu saja membangun dengan tata kelola yang baik, tidak ada pelanggaran hukum.
Beliau berkomitmen untuk tidak melanjutkan reklamasi. Pesannya apa yang telah terlanjur dibangun di lapangan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah komitmen ini setelah dilantik akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena kan urusannya ada di Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan lain-lain. Saya kira setelah resmi duduk menjadi gubernur dan wakil gubernur, Pak Anies-Sandi akan berkonsultasi termasuk dengan presiden, karena isu ini sangat strategis.
Untuk menghentikan reklamasi itu kan butuh aturan, bagaiman gambaran regulasinya?
Kami belum sampai sedetail itu. Maksudnya tahap ini belum bisa kami jelaskan. Kami dari tim terus bekerja, dan tentu saja reklamasi berjalan. Kalau pun mau dihentikan harus pakai aturan gubernur karena reklamasi berjalan menggunakan peraturan gubernur. Maka itu harus disiapkan. Kami di sini bertugas untuk mengkaji cara yang baik agar tidak mubazir dan apa yang terjadi tidak [sia-sia] begitu saja.
Soal reklamasi ini Pemprov DKI belum satu hati?
Iya kan gubernur yang baru belum mulai bekerja. Sekarang kan masih pemerintahan lama. Saya mengerti kawan-kawan di pemda harus sesuaikan juga. Birokrasi kan tergantung lokomotifnya juga.
Bagaimana dengan nasib pengembang dan masyarakat yang sudah booking?
Belum ada pembicaraan ke arah situ. Menurut kajian hukum, sesuatu yang dikerjakan berdasarkan basis hukum yang lemah, ya tentu saja mengandung konsekuensi.
Bagaimana meminimalkan risikonya?
Kami percaya bahwa Anies-Sandi punya wisdom itu. Saya kira pada waktunya mereka akan berkomunikasi dengan pusat, pihak-pihak pendahulunya, dan bahkan dengan para pengembang dan mungkin dengan masyarakat juga.
Menurut Anda sendiri?
Kami juga mendengar kiri kanan dan pengembang menyadari itu. Apalagi ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK soal kasus suap reklamasi. Sementara itu, harapan pengembang tidak seluruhnya legitimate. Menurut saya sendiri, kembalikan saja pada normanya dan kami harus berani mengembalikan pada titik netral. Artinya baca kembali hukum lingkungan hidup, pahami desain dari pemerintah pusat seperti apa dan saya yakin akan ketemu jalan keluar. Kasus ini kan katanya melibatkan uang triliunan. Ini bukan hal sederhana. Kalau semua pihak duduk cari solusi, memang tidak semuanya happy.
Dengan menyetop reklamasi, Anies-Sandi tidak takut dimusuhi pengusaha?
Ya, memimpin itu kan bukan sedang mencari orang yang senang semua. Memimpin itu menegakan hukum, menjaga keadilan, melayani masyarakat. Tidak semua keputusan disenangi semua orang. Yang penting pada waktu mengambil keputusan apapun terlebih dahulu berkomunikasi dengan semua pihak. Saya tidak bisa mewakili Anies-Sandi, dan mereka mengatakan akan cari solusi.
Tim Sinkronisasi ini ke depannya mengikat dengan Anies-Sandi?
Tidak. Saya juga kan punya pekerjaan lain, mengajar, mungkin saja ada anggota tim bisa diminta membantu jadi staf.
Program Anies-Sandi yang terus jadi pembicaraan adalah soal hunian dengan DP nol rupiah, seperti apa komitmennya?
Yang saya pahami, niat mereka untuk membantu masyarakat paling bawah. Kenapa ke sana arahnya, karena mereka ini orang yang rentan terhadap perkembangan, termasuk situasi harga properti yang makin naik.
Jadi ketika masyarakat tidak punya rumah saat harga properti naik akan semakin memperlebar gap. Padahal kalau mereka punya rumah, kan ketika harga rumah naik dia asetnya ikut naik dan bisa dimanfaatkan sebagai agunan dan sebagainya.
Kategori masyaarakat seperti apa yang bisa mengakses DP nol rupiah?
Pembahasan ini belum sampai ke teknis penghasilan berapa. Tapi kira-kira sasarannya adalah orang bisa nyicil rumah Rp2 juta, Rp1,5 juta, dan Rp1 juta. Nah yang sering membuat masyarakat terhambat punya rumah adalah tak mampu bayar DP. Saya pun mengalami itu saat bekerja pada 1984 dan baru bisa nyicil pada 1996. Artinya butuh 12 tahun untuk punya rumah. Dulu saya bolak-balik ke pameran rumah. Begitu lihat DP enggak jadi beli. Rumah pertama saya di Kampung Rambutan. Uang mukanya juga itu dicicil setahun. Harga rumahnya Rp200 juta. DP Rp50 juta dicicil.
Jadi buat masyarakat kurang mampu akan dicarikan cara. Pemerintah menyiapkan apakah dalam bentuk regulasi atau sediakan subsidi untuk uang muka.
Kami sedang pelajari apakah DKI punya tanah, aset untuk perumahan masyarakat terjangkau. Ada muncul ide untuk menggunakan lahan-lahan di pasar-pasar Jakarta yang cukup banyak space-nya. Sisa lahannya itu digunakan untuk rumah berbentuk vertical. Karena di Jakarta sudah tidak memungkinkan landed.
Soal hunian DP nol rupiah ini yang banyak dipertanyakan adalah skemanya seperti apa?
Kami sedang bicara dengan Bank Indonesia, dengan pengusaha dan pemda untuk merumuskan skemanya. Tapi sesuatu itu kan harus dimulai dengan ide. Kemudian disiapkan regulasinya. Pak Anies selalu tekankan bahwa tugasnya mencari solusi dan cara.
Menurut kajian yang dilakukan, itu memungkinkan. Saya bicara dengan Bank Indonesia Jakarta ternyata skema nol rupiah itu sudah ada walauun tidak sama persis. Dan belakangan presiden sudah keluarkan juga DP 1%.
Para pengamat berpendapat skema cicilan nol rupiah mustahil dilakukan?
Kalau kami mau kerja untuk masyarakat dan niatnya untuk mereka, soal regulasi UUD saja diamandemen. Kecuali aturan di bawahnya selalu ada cara.
Program Anies-Sandi untuk mengembangkan BUMD seperti apa?
Anies-Sandi terus berkomunikasi dengan BUMD di DKI terutama yang punya proyek besar seperti MRT, sektor pangan dan lainnya. Arahan umumnya adalah bagaimana membuat satu desain untuk mendorong profesionalisme dari BUMD. Itu artinya harus jelas bisnis plan ke depan bagaimana dan mesti dilihat ke depan manajemennya.
Kata kawan-kawan di DPRD, aset BUMD DKI cukup besar tetapi dari segi profit kontribusinya relatif kecil ke pendapatan DKI. Walau pun memang tidak seluruh BUMD dipacu untuk profit. Karena ada BUMD yang bertugas untuk pelayanan.
Maka menurut saya, harus ada pemetaan mana BUMD profit dan non profit. Pada waktunya kami akan diskusi dengan seluruh BUMD membaca petanya seperti apa. BUMD yang kinerjanya memble akan jadi perhatian, meskipun kami belum bertemu mereka karena masih fkus di RPJMD.
Rencana penjualan saham PT Delta seperti apa?
Untuk saham PT Delta, terlepas dari perusahaan memproduksi apa, kan memang dalam bisnis ada namanya portofolio. Penting atau tidak bagi DKI, manfaat dan pro-kontranya bagaimana. Bisa saja Anies-Sandi melepas. Tapi jika dianggap secara strategi program tidak match dengan visi misinya bisa saja dilepas. Sebaliknya jika ada usaha yang secara profit kurang bagus tetapi sesuai visi misi, maka akan dipertahanakan. Jadi tak hanya soal hukum syariah, tapi melihat secara cost dan benefit keseluruhan.
