Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Bima Multifinance masuk dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan secara sukarela.
Bima Multifinance (debitur) memiliki kewajiban senilai Rp1,09 triliun kepada 23 kreditur separatis dan 20 kreditur konkuren.
Salah satu pengurus PKPU debitur Daniel Alfredo mengatakan jumlah tagihan tersebut telah diverifikasi. Awalnya utang debitur mencapai Rp1,5 triliun. Namun ternyata terdapat kurang lebih Rp350 miliar yang tidak teridentifikasi sebagai utang.
“Yang tidak kami masukkan sebagai utang adalah dana join finance. Sehingga, itu tidak masuk dalam kriteria pinjam meminjam antara debitur dan kreditur,” katanya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).
Pengurus, lanjutnya, masih mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan terkait dengan laporan keuangan.
Baca Juga
Kuasa hukum PT Bima Multifinance Yosef Mado Witin mengatakan jalan restrukturisasi utang sukarela diambil karena perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan.
Hal ini disebabkan terdapat tujuh bank yang menyetop mengucurkan dana ke debitur secara mendadak. Menurutnya, bank tersebut tidak memberi penjelasan mengapa menghentikan aliran dana. Debitur telah menyurati pihak bank tetapi tidak mendapatkan tanggapan.
Padahal, perusahaan pembiayaan seperti debitur harus mendapatkan dana segar untuk keberlangsungan usaha.
Yosef berharap proses restrukturisasi utang berjalan lancar. Pihaknya telah mempersiapkan proposal perdamaian.
PT Bima Multifinance masuk dalam PKPU pada 19 Mei 2017. Proses restrukturisasi telah memasuki rapat kreditur kedua dengan agenda verifikasi tagihan.Adapun rapat kreditur perdana telah digelar pada 6 Juni lalu.
