Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengawas Internal Aparat Kurang Maksimal, PAN-RB Beri Solusi Ini

Pemerintah mengkaji tiga opsi untuk memperkuat peran dan fungsi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah yang hingga saat ini dinilai masih kurang optimal.
Kurniawan A. Wicaksono
Kurniawan A. Wicaksono - Bisnis.com 19 Juni 2017  |  21:55 WIB
Pengawas Internal Aparat Kurang Maksimal, PAN-RB Beri Solusi Ini
Gedung Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). - Ilustrasi/setkab.go.id

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaji tiga opsi untuk memperkuat peran dan fungsi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah yang hingga saat ini dinilai masih kurang optimal.

Didit Noordiatmoko, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB mengatakan peran APIP di daerah dalam memberi peringatan (early warning system) masih kurang.

Pasalnya, kedudukan serta peran APIP yang hanya setara kepala dinas lainnya di bawah sekretaris daerah menjadi salah satu penyebab. Apalagi, APIP saat ini hanya bertanggung jawab kepada kepala daerah saja sehingga membuat independensi APIP tidak optimal.

“Saat ini kami tengah memperbaiki kebijakan tentang pengawasan terutama terkait penguatan peran APIP. Kami akan mencoba memperbaiki kebijakan yang memungkinkan kedudukan APIP lebih baik dan optimal,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi KemenPAN-RB, Senin (19/6/2017).

Menurutnya, ada tiga opsi yang sedang didalami. Pertama, APIP di daerah akan bertanggung jawab langsung kepada APIP pusat. Dengan demikian, setiap potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan segera dilaporkan ke pusat. Selanjutnya, langkah-langkah koreksi dapat dilakukan secepatnya.

Kedua, APIP menyampaikan laporan tidak hanya kepada kepala daerah, melainkan juga kepada APIP pusat. Kedua opsi ini membutuhkan persyaratan agar penempatan pimpinan APIP di daerah juga harus disetujui oleh APIP nasional, bukan hanya kepala daerah.

Ketiga, pilihan yang juga merupakan usulan Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni APIP di provinsi diangkat oleh Mendagri sementara di kabupaten/kota oleh Gubernur.

“Dari ketiga opsi terebut, memang kami akan menempatkan APIP untuk dapat melakukan pengawasan kepada kepala daerah secara langsung. Kami sedang mengaji berbagai opsi tersebut, mana yang paling efektif untuk meningkatkan peran APIP,” imbuhnya.

Sekadar informasi, APIP bertugas dalam audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi.

Selain itu, APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, seperti hambatan, keterlambatan, dan/atau rendahnya kualitas pelayanan publik, kemudian penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pengawas kementerian pan-rb aparatur sipil negara
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top