Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketua Umum Depinas SOKSI: Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Depinas SOKSI, Ade Komarudin menilai sistem pemilu termasuk pemilihan kepala daerah harus dievaluasi karena banyak kepala daerah terjerat kasus hukum.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 02 Juni 2017  |  15:02 WIB
Ketua Umum Depinas SOKSI: Sistem Pemilu Harus Dievaluasi
Ilustrasi - Antara/Reno Esnir
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA--Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Depinas SOKSI, Ade Komarudin menilai sistem pemilu termasuk pemilihan kepala daerah harus dievaluasi karena banyak kepala daerah terjerat kasus hukum.

"Kita semua tahu bahwa ada 285 kasus korupsi, 2,8% melibatkan gubernur dan 10,2% melibatkan wali kota atau bupati menjadi tersangka dan ini memprihatinkan," kata Ade.

Menurutnya fakta itu muncul karena sistem politik dan kepemiluan di Indonesia sudah terkena dampak liberalisme termasuk sistem liberalisme politik.

Kendati demikian, dia mengakui akan banyak perdebatan dan diskusi panjang untuk mengevaluasi sistem pemilu tersebut.

Lebih lanjut politisi yang dikenal dengan sapaan Akom ini menuturkan banyak kepala daerah terjerat kasus karena biaya politik yang begitu besar.

Untuk itu dia mengusulkan agar setiap calon kepala daerah menjalani fit and proper test selain harus mendapatkan dukungan publik.

Menurut Akok, pemilu atau pilkada tidak boleh sampai mengganggu keutuhan persatuan dan kesatuan Indonesia akibat kepala daerah yang tidak kapabel.

"Jangan hanya karena pilkada kita hampir terkoyak sebagai bangsa besar," katanya.

Ditanya apakah pilkada di Indonesia sudah lari dari nilai-nilai Pancasila, Akom mengatakan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan komitmen memperbaiki sistem yang sudah ada.

"Tak usah berganti-ganti atau malah mundur ke belakang, diperbaiki saja. Jalan keluarnya perlu kita pikirkan negeri ini sudah selesai tapi nyaris terkoyak hanya karena pilkada. Apakah mau seperti masa lalu? Kan tidak juga," ujarnya, Jumat (2/6/2017).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu Ade Komarudin
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top