Bisnis.com, BOGOR – Presiden Joko Widodo minta aturan Kementerian Perdagangan soal larangan dan pembatasan ekspor dan impor ditinjau lagi.
Presiden menyinggung hal itu saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (29/5/2017). Menurutnya, mungkin saja ada alternatif selain aturan soal larangan dan pembatasan (lartas) ekspor dan impor agar pengawasan dapat lebih mudah dan penerimaan negara lebih meningkat.
“Terutama di Kementerian Perdagangan coba dilihat lagi apakah masih diperlukan lartas. Apakah kita masuk langsung penggantian dari kuota langsung masuk ke tarif. Ini akan lebih memudahkan pengawasannya dan tentu saja lebih menaikkan sisi penerimaan negara,” ujar Presiden, Jumat (29/5/2017).
Pernyataan mencuat saat Presiden berbicara soal penyederhanaan perizinan. Presiden Joko Widodo menekankan penyederhanaan perizinan harus dilakukan terutama di tingkat kementerian. Calon beleid pun harus dibicarakan masak-masak dalam rapat terbatas.
“Kalau memang terpaksa harus mengeluarkan, bicarakan terlebih dahulu di rapat terbatas. Saya melihat masih banyak kementerian yang mengeluarkan permen baru yang tentu saja akan diikuti oleh di bawahnya, juga mengeluarkan aturan-aturan yang akan memperumit kita sendiri.”
