Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah segera mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau "e-government" terpadu dan tersentral untuk efisiensi anggaran, peningkatan kinerja birokrasi, dan perbaikan layanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/5/2017), mengatakan implementasi "e-government" terpadu akan dilakukan pada 2017.
Ia mengatakan selama ini sistem "e-government" dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah masih berdiri sendiri-sendiri.
Pembangunan aplikasi pemerintahan yang terpisah-pisah tersebut muncul karena tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan efektif.
Namun, "e-government" yang tidak terpadu semacam itu justru menyebabkan pemborosan anggaran.
Asman menaksir 65 persen program dalam aplikasi pemerintahan dapat dipakai bersama-sama atau "sharing" sistem.
"Padahal yang 65 persen itu dari program bisa di-'sharing' saja. Jadi bisa hemat anggaran yang begitu besar," ucap dia.
Selain dinilai mampu menghemat anggaran, sistem aplikasi pemerintahan yang terpadu juga dipandang lebih baik dari sisi keamanan data.
