Bisnis.com, JAKARTA - United Nations (UN) E-Government Survey 2020 menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Hasil ini termasuk baik karena pada 2018 Indonesia berada di peringkat 107 pada tahun lalu. Dengan demikian, peringkat Indonesia naik 19 level.
Sejak 2016, peringkat E-Government Indonesia terus menunjukkan peningkatan, pada pada 2016 Indonesia sempat berada di peringkat 116.
Berdasarkan informasi yang dirilis pada situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jumat (9/10/2020) secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.6612 di dalam grup High E-Government Development Index (EGDI) di UN E-Government Survey 2020 sehingga berhasil menempatkan Indonesia masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara.
PBB sendiri mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High EGDI, poin 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI.
Terdapat tiga dimensi ukuran kinerja yang ada dalam EGDI, antara lain indeks pelayanan online atau online service index (OSI), indeks infrastuktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI).
Baca Juga
Dari masing-masing penilaian ukuran kinerja tersebut, Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik yakni skor 0.6824 untuk OSI, 0.5669 untuk TII, dan skor 0.7342 untuk HCI.
Ketiga komponen tersebut sudah berada di atas skor rata-rata dunia, meskipun jika dilihat dari grup Regional Asia dan Sub-Regional Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional pada skor indeks infrastruktur telekomunikasi atau TII.
Hasil Indonesia terbilang baik karena Indonesia berhasil melompat naik 35 peringkat menjadi 53 di E-Participation Index pada 2020, dari yang sebelumnya peringkat 92 pada 2018 dengan skor 0.7500.
Skor ini sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.5677, di atas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.6294, dan juga di atas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.6126. Hal ini yang membuat predikat Indonesia termasuk Very High E-Participation Index.
Sementara itu, melalui survei tersebut, Indonesia disejajarkan dengan Denmark, Estonia, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Korea, Jepang, China, Australia dan banyak negara maju lainnya dalam hal perolehan Open Government Data Index yang sempurna.
Dari skala yang sama yakni 0 sampai 1, Indonesia berhasil mendapatkan skor 1.0000 dan berhasil mencatatkan namanya pada grup Very High Open Government Data Index (OGDI) Level.
Survei PBB tahun ini mengusung tema “Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development” yang setiap tahunnya diikuti 193 negara.
