Kabar24.com JAKARTA - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 digelar mulai hari ini, Rabu (26/4/2017) mengangkat tema “Memacu Investasi dan lnfrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.”
Forum koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan antara pusat dan daerah itu dihelat sejak 26 April hingga 9 Mei 2017 di Jakarta.
Musrenbangnas 2017 digelar untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.
"Dalam Musrenbangnas, setiap prioritas nasional, program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi," tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Rabu (26/4/2017).
Penyusunan RKP 2018 menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan.
Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara K/L dan pusat-daerah.
Baca Juga
Kedua, penguatan pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau satuan 3 untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.
Ketiga, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan.
Keempat, penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha, meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).
Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan, Musrenbangnas 2017 melaksanakan sesi pembahasan khusus Papua dan Papua Barat yang antara lain akan membahas hal-hal krusial pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, utamanya menitikberatkan pada bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta hukum, kelembagaan dan tata kelola.
