Kabar24.com, JAKARTA - Sehari sebelum melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimatan Tengah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota ke sana.
Menurut Kalla, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya tidak mudah dilakukan.
"Setahu saya, hal itu masih studi dan pemindahan itu bukan pekerjaan mudah. Contohnya, pegawai pemerintahan pusat dari semua lembaga dan departemen itu mendekati 800 ribu orang. Itu bagaimana cara memindahkannya?" ujar Jusuf Kalla bertanya-tanya saat ditanyai di Kantor Wakil Presiden, Selasa (25/4/2017).
Contoh kesulitan lainnya, kata Jusuf Kalla, adalah membayangkan bagaimana unsur-unsur negara lainnya dipindahkan ke sana. Unsur-unsur negara yang dimaksud adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Markas Besar TNI, Markas Besar Kepolisian, hingga kantor-kantor pusat partai.
"Ratusan ribu orang juga harus disiapkan untuk itu. Swasta pun juga harus pindah kantor pusat," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menegaskan, dia tidak menentang rencana itu, hanya memberikan pandangannya. Kalla juga tidak menyangkal Kalimantan menjadi lokasi menarik karena kondisi geologisnya yang luas. Namun, kalau memang pemindahan itu ingin diwujudkan, Kalla menyarankan studi pemindahan dilakukan secara bertahap dan detail.
Baca Juga
"Ini baru dalam tahap studi. Apa hasil studinya nanti, tentu banyak pikiran yang dipertimbangkan. Saya tidak tahu bagaimana nanti studi Bappenas itu," kata Kalla mengakhiri.
Sebagaimana telah diberitakan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan beberapa pekan lalu Presiden Joko Widodo memiliki rencana memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya.
Presiden sudah meminta pihaknya untuk mulai melakukan kajian-kajian teknis.
Bambang mengklaim Presiden sangat serius dengan rencana itu. Kalau tidak, menurut Bambang, tidak mungkin kajian itu diminta karena pemindahan Ibu Kota berpotensi membebani Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara.
Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sendiri bukan hal baru. Almarhum mantan Presiden Soekarno pernah merencanakannya juga.
Dalam buku "Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya", Bung Karno mempertimbangkan Palangkaraya sebagai lokasi baru agar pemerintahan tidak terpusat di Jawa. Selain itu, karena Palangkaraya lebih luas sehingga mudah untuk mendesain tata kota di sana.
