Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Juliari Batubara, menyesalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait larangan masuknya warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Sikap BKSAP tentunya menyesalkan adanya kebijakan tersebut yang di AS sendiri saja saat ini banyak mendapat kecaman,” ujar Juliari kepada wartawan, Selasa (31/1/2017).
Ketika ditanya pengaruh kebijakan itu bagi Indonesia, Juliari menilai dampak kebijakan imigrasi Trump memang belum terlalu kelihatan. Akan tetapi dia meminta Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri untuk mempelajari dampak kebijakan tersebut.
“Menurut saya untuk tahap sekarang, menteri luar negeri Indonesia sebaiknya bertemu Dubes AS menanyakan lebih detail maksud dan tujuan daripada kebijakan tersebut,” ujar politisi F-PDI Perjuangan itu menyarankan.
Juliari tak menampik adanya kemungkinan peningkatan potensi Anti-AS di Indonesia, karena kebijakan AS terkait larangan masuknya imigran itu menuai pro dan kontra.
“Kami mengharapkan pihak kepolisian dapat selalu menjaga keamanan nasional kita,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua BKSAP DPR Syaifullah Tamliha (F-PPP) mengatakan bahwa dampak dari kebijakan cenderung tidak berpengaruh pada Tanah Air.
“Indonesia dianggap sebagai pemeluk agama Islam moderat sehingga potensi gangguan kepada kita tentu cenderung tidak ada pengaruhnya atas kebijakan Trump itu,” ujarnya.
Dampak dari kebijakan Trump itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui semua perwakilan di AS meminta WNI di Negeri Paman Sam untuk tetap tenang. Kemenlu meminta WNI tetap menghormati hukum setempat dan ikut berkontribusi menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing.
Menlu Retno Marsudi pun menginstruksikan semua perwakilan di AS mengaktifkan layanan hotline selama 24 jam penuh.
