Kabar24.com, JAKARTA – Terkait tuduhan dan pelaporan atas dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Charles Honoris menyatakan keberatannya melalui keterangan tertulis.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dia tidak pernah menyebut TNI lebay atau berlebihan menyikapi kasus pelecehan Pancasila oleh oknum prajurit Australia.
“Saya tidak pernah berkomentar TNI lebay terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia itu. Justru saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI agar selalu konsisten taat aturan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/1/2017).
Dia dapat memahami emosi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantop atas pelecehan ideologi negara oleh negara lain itu.
Namun, penting untuk diingat dalam hubungan antar negara, permasalahan harus diselesaikan sesuai norma dan aturan diplomasi.
Undang-undang Nomor 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, menyebutkan bahwa pembatalan kerjasama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang menteri atau presiden, bukan oleh panglima TNI.
Charles dilaporkan oleh Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) ke MKD, hari ini (13/1/2017).
Gema MKGR merasa keberatan atas pernyataan Charles di media massa terhadap Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Menurut Sekretaris Jenderal Gema MKGR Fikri Suadu, politisi PDI Perjuangan itu menyebut Panglima TNI hanya pencitraan terkait pemutusan kerja sama militer dengan Australia beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
