Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bawaslu DKI Didesak Buat Laporan Intimidasi Kampanye

Jaringan masyarakat sipil untuk Indonesia hebat (Almisbat) dan relawan penggerak Jakarta Baru (RPJB) mendesak Bawaslu DKI Jakarta untuk segera membuat laporan gangguan dan intimidasi kampanye terhadap pasangan calon Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok - Djarot Saiful Hidayat kepada polisi.
Maskot pilkada DKI Jakarta berpose saat peluncuran sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (18/9). /Antara
Maskot pilkada DKI Jakarta berpose saat peluncuran sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (18/9). /Antara

Bisnis.com, JAKARTA -  Jaringan masyarakat sipil untuk Indonesia hebat (Almisbat) dan relawan penggerak Jakarta Baru (RPJB) mendesak Bawaslu DKI Jakarta untuk segera membuat laporan gangguan dan intimidasi kampanye terhadap pasangan calon Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok - Djarot Saiful Hidayat kepada polisi.

"Laporan dari timses (Tim sukses) Ahok-Djarot kepada Bawaslu mengenai gangguan dan intimidasi kampanye di empat lokasi oleh sekelompok masyarakat tidak dikenal ke Bawaslu," kata Ketua DPD Almisbat DKI Jakarta Ch Ambong didampingi ketua umum RPJB Pitono Adhi, di Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Polisi pun siap menindak kelompok pengganggu dan pengintimidasi tapi Bawaslu belum membuat pengaduan atau laporan sebagai dasar kepolisian bertindak, kata Ketua DPD Almisbat DKI Jakarta Ch Ambong didampingi Ketua Umum RPJB Pitono Adhi, di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan catatan Almisbat dan RPJB, ada empat gangguan dan intimidasi dalam kampanye pasangan nomor urut 2 itu yakni di Jagakarsa pada Senin 31 Oktober 2016 dan Rawabelong Rabu 2 November 2016 yang mengganggu Ahok.

Untuk gangguan dan intimidasi terhadap Djarot terjadi di Cilincing Jakarta Utara Rabu 3 November 2016 dan di Kebayoran Lama Minggu 6 November 2016, kata Ch Ambong.

"Akibat gangguan itu, pasangan Ahok-Djarot sangat dirugikan. Mereka tidak dapat mensosialisasikan visi misi pencalonannya kepada masyarakat secara wajar. Sebaliknya warga Jakarta dirugikan tidak mendengarkan dan membandingkan kampanye, program kerja dan visi misi dari pasangan calon nomor urut dua," tambah Pitono.

Bentuk gangguan tersebut tidak hanya berupa penghadangan, protes dan ujaran kebencian bernada SARA, tapi bahkan ada yang cenderung sudah mengancam keselamatan kandidat.

"Pengganggu dan pengintimidasi diduga kuat merupakan rekayasa dan bukan spontanitas masyarakat setempat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya spanduk berbau SARA dan menghasut yang sudah terpasang saat pasangan nomor urut dua ini datang ke lokasi kampanye," katanya "KPU DKI Jakarta sebagai pelaksana Pilkada di ibukota Indonesia yang merupakan barometer nasional harus memberikan jaminan keamanan bagi semua kandidat. Jangan KPU DKI berdiam diri saja," tambah Ambong dari Almisbat.

Dalam Pilkada DKI Jakarta ini ada tiga pasangan calon yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni pasangan nomor urut satu, Basuki Tjahaya Purnama - Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan nomor urut dua, dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno sebagai pasangan nomor urut tiga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper