Kabar24.com, JAKARTA - Direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengimbau mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menambah panasnya situasi politik yang berujung unjuk rasa atau demo yang akan dilakukan pada 4 November.
“Saya katakan sekali lagi SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] adalah elite politik mantan presiden dua periode. Sudah sepatutnya isu SARA, politisasi SARA yang remeh temeh yang tidak edukatif, yang merendahkan dirinya seperti ini, ini tidak diucapkan oleh SBY. Dia seorang presiden dua periode,” ujar Julius di kantor Imparsial, Kamis (3/11/2016).
Dalam kesempatan tersebut Julius meminta SBY agar bisa bersikap lebih bijaksana dalam menanggapi dugaan adanya tuduhan yang menyebutkan bahwa dalang dibalik demo 4 November adalah dirinya.
“Harusnya dia menenangkan, terlebih kita tahu persoalan SARA itu selalu identik juga dengan militer. Dia berlatar belakang, itu menempel pada dirinya. Harusnya dia bilang kami tidak memainkan isu itu. Tapi dia merespon memainkan api panas lagi. Itu merendahkan dirinya juga secara politik,” lanjutnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar di kediamanya di Cikeas, SBY mengaku gerah namanya dikaitkan dengan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran tanggal 4 November mendatang, akhirnya menyampaikan klarifikasi kepada media di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (2/11).
Dengan tegas, SBY meminta aparat intelijen tidak ngawur dan akurat dalam memberikan informasi, terutama informasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, menurutnya, informasi yang ngawur dan tidak akurat akan membahayakan bangsa ini.
Kemudian, SBY membandingkan kerja intelejen pada era kepemimpinannya dengan kerja intelejen saat ini. Menurutnya, intelejen saat kepemimpinannya sangat teliti, melalui analisis bertahap dan dicek kebenarannya sebelum menyampaikan informasi kepada dirinya selaku presiden.
Untuk itu, kepada aparat intelijen yang bertugas saat ini, SBY meminta agar tidak mengumpulkan informasi berdasarkan percakapan dalam media sosial.
Sebagaimana diketahui, sulit memisahkan antara aksi demo yang akan berlangsung tanggal 4 November mendatang, di Jakarta, dengan pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Massa yang akan berdemo tersebut menuntut negara hadir dan juga menuntut keadilan agar pihak yang berwenang memproses dugaan penistaan agama oleh calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama.
Tetapi, aksi massa tersebut, memang rentan ditunggangi oleh pihak yang ingin mendapatkan suara dalam pertarungan Pilgub DKI 2017.
