Kabar24.com, JAKARTA – Robohnya jembatan penyebrangan orang di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu, 24 September 2016 lalu mendorong pemerintah harus melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur tersebut dengan mencontoh negara asing seperti Cina, Malaysia, dan Singapura.
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, menyatakan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang dibangun pada beberapa kota di Indonesia cukup menyulitkan bagi kelompok lansia, disabilitas, dan pejalan kaki yang membawa barang.
“Lokasi pembangunan JPI cocok di jalan bebas hambatan, di daerah perkotaan, di daerah industri, arena olahraga besar, serta sekolah atau kampus yang dekat dengan jalan arteri utama,” ungkap Djoko, Senin (26/9).
Menurutnya, dengan pemilihan lokasi yang tepat maka JPO dapat berfungsi secara maksimal bila dipasang pagar di bawanya. Jika tidak dilakukan pembangunan JPO pada lokasi-lokasi tersebut maka masih akan ada banyak pejalan kaki yang menyebrang tidak menggunakan JPO.
Kata Djoko, di Singapura ada pagar pengaman yang dapat digunakan secata bersamaan dengan fasilitas pejalan kaki. Terutama pada jembatan penyebrangan untuk mengarahkan pejalan kaki menuju tangga dan tidak menyebrang di bawah JPO.
“JPO kota kota di Tiongkok [Cina] dibangun secara humanis. Ramp landai, memang panjang, bersih, tidak ada PKL [pedagang kaki lima] dan pengemis, agar sepeda motor tidak bisa lewat didesain bertangga rendah dan diberi ruang sedikit hanya untuk pesepeda,” terang Djoko.
Dengan ramp yang landai akan nengakomodasi disabilitas kursi roda, lansia, anak-anak, pesepeda. Meskipun demikian hal itu berpeluang menimbulkan jarak penyeberangan yang panjang dan menimbulkan dampak kurang tertariknya masyarakat menggunakan fasilitas JPO.
Sementara itu, contoh lainnya di Kuala Lumpur, Malaysia, JPO dilengkapi dengan travelator, ban berjalan sehingga memberi kesan yang mewah. Hampir sama, di Jakarta kini juga sudah ada JPO yang dilengkapi dengan lift.
“Di daerah, fasilitas transportasi bukan dibangun senyaman mungkin untuk orang yang kemudian dipikirkan fasilitas pasang iklan untuk pembiayaannya,” jelas Djoko.
Anehnya yang terjadi justru sebaliknya, kebutuhan pasang reklame menjadi fokus utama sementara kebutuhan pejalan kaki terabaikan. Menurut Djoko, pemasangan iklan papan reklame di JPO bukan masalah karena menjadi pemasukkan untuk kas daerah, tetapi jangan sampai upaya itu mengabaikan kebutuhan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.
Dia juga mengkritik JPO yang dibangun di Indonesia kurang nyaman, misalnya tingkat kemiringan tangga 45 derajat, dan itu cukup melelahkan bagi pejalan kaki. Dibuatlah dengan sudut kurang dari 10 derajat.
“Kekuatan struktur JPO juga harus diperhatikan, dan harus rutin dilakukan pemeliharaan, dan mulai mengaudit hal-hal terkait anggaran revitalisasinya” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
