Bisnis.com, MAKASSAR - Penyediaan infrastruktur dan akses pelayanan dasar bagi masyarakat menjadi agenda utama untuk pembangunan perkotaan demi mewujudkan kota inklusif. Hal tersebut menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah pusat hingga masyarakat.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rido Matari Ichwan memaparkan infrastruktur yang harus dimiliki perkotaan antara lain transportasi, air, sanitas, persampahan, dan energi.
"Pelayanan dasar tersebut harus mampu diberikan penyelenggara kota kepada seluruh masyarakat sebagai syarat menjadi kota yang inklusif. Untuk mewujudkannya dilakukan secara bersama-sama untuk dinikmati bersama-sama," paparnya dalam Media Briefing Urban Basic Services and Smart City di Makassar, Rabu (8/6/2016).
Penyediaan layanan dasar perkotaan tersebut juga bisa menjadi pendorong terciptanya kota yang ada yang membangun masyarakat yang andal, sehat dan penuh semangat.
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Adjar Prayudi mengatakan pemerintah pusat juga telah mengeluarkan program 100-0-100 untuk mendorong tersedianya infrastruktur dasar di perkotaan. Program tersebut bermaksud untuk menyediakan 100% akses air bersih kepada masyarakat, menekan kawasan kumuh hingga 0%, serta penanganan sanitasi yang layak hingga 100%.
"Saya kira untuk pemenuhan air bersih masyarakat, Makassar sudah mencapai lebih dari 70%, sisanya itu yang harus terus dilanjutkan," imbuhnya.
Adapun, kegiatan media briefing dan stakeholders discussion ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam menyambut konferensi Habitat III yang akan diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Oktober 2016.
