Kabar24.com, BEIJING - China akan memindahkan lebih dari dua juta warga termiskinnya dari daerah terbelakang ke daerah yang lebih maju demi mengentaskan kemiskinan di negara tersebut.
Melalui relokasi massal ini China memasang target untuk bisa mensejahterakan sekitar 10 juta warga miskin pada 2020.
Liu Yongfu, Pejabat Kabinet yang merupakan Kepala Gerakan Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan mengatakan beberapa penduduk yang tinggal di desa akan pindah ke area yang memiliki fasilitas sosial lebih baik seperti sekolah dan rumah sakit.
Sementara warga lain yang tinggal di daerah terpencil akan pindah ke daerah yang memiliki fasilitas lebih memadai seperti jalan dan pasokan air.
Menurutnya, jumlah penduduk yang direlokasi akan ditingkatkan secara berkala dan mungkin akan mencapai 3 juta penduduk.
“Kami akan membicarakannya dengan penduduk sekitar dan mendapatkan beberapa pengalaman. Setelah itu kami akan meningkatkannya perlahan-lahan,” katanya.
Kendati pertumbuhan ekonomi China terlihat meningkat pesat dalam dua puluh tahun belakangan ini, kemiskinan tetap menjadi isu yang hangat di China, khususnya di area terpencil di mana kurangnya pekerjaan membuat para orang dewasa harus pergi dan meninggalkan anak-anak dan orang tua mereka.
Daerah seperti ini juga kerap tidak memiliki akses pendidikan dan layanan kesehatan yang cukup.
Kebanyakan dari penduduk miskin di China yang jumlahnya mencapai 1,5 miliar orang atau sekitar 5% dari populasi penduduk tinggal di daerah pinggiran dengan pendapatan kurang dari 2.300 yuan (US$36) per tahun.
Pada Maret lalu, Perdana Menteri Li Keqiang berjanji untuk menaikkan pendanaan bagi penduduk miskin sebesar 43%.
Oktober lalu, Kabinet mengatakan bahwa China bermaksud mensejahterakan 70 juta penduduk miskinnya pada 2020.
Pada Desember, Li mendesak otoritas lokal untuk menyediakan perumahan, sekolah, dan lapangan kerja bagi penduduk yang direlokasi.
Menurut Bank Dunia, sejak melancarkan reformasi pasar pada 1978, China telah mengangkat lebih dari 800 juta penduduknya keluar dari lingkar kemiskinan.
Namun, negara tersebut tetap saja menjadi negara berkembang dan reformasi tersebut belum sempurna.
