Kabar24.com, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengimbau agar pemerintah Filipina segera memberikan izin bagi pasukan militer Indonesia membantu pembebasan WNI yang diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf.
Menurut Dasco, kasus penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf tidak boleh dianggap sepele. Jika dibiarkan, hal tersebut menjadi preseden yang amat buruk bagi keamanan kawasan Asia Tenggara.
Namun, ujarnya, hingga saat ini Pemerintah Filipina belum mengizinkan Indonesia mengirimkan pasukan untuk membantu pembebasan sandera.
“Mereka beralasan bahwa menurut konstitusi Filipina 1987, pangkalan militer, pasukan, dan fasilitas militer asing tak diperbolehkan berada di Filipina,” ujar Dasco, Kamis (14/4/2016).
Menurut anggota komisi III itu, secara konteks hukum internasional, sebenarnya sikap pemerintah Filipina itu masih bisa dinegosiasikan dengan tiga hal yang bisa dijadikan alasan.
“Pertama adalah kawasan hutan Tipo Tipo, Basilan memang secara de facto dikuasai kelompok Abu Sayyaf sehingga pengiriman pasukan asing dalam hal ini Indonesia dapat disamakan dengan pengiriman ke daerah yang tidak ada kekuasaan seperti halnya Somalia."
"Kedua, secara prinsip kehadiran pasukan Indonesia adalah justru untuk membantu pemerintah dan negara Filipina menghadapi pemberontak separatis yang mengganggu keamanan. Sehingga pasukan Indonesia hadir di Filipina bukanlah sebagai musuh tetapi justru sebagai sahabat,” tuturnya.
Alasan ketiga, tambahnya, teknis pasukan Indonesia akan berkoordinasi dengan militer Filipina dengan batasan waktu dan wilayah operasi yang spesifik.
“Kami berharap dalam waktu dekat ada perubahan sikap yang signifikan dari pemeritah Filipina karena waktu terus berjalan dan ancaman keselamatan bagi sandera kian hari kian besar. Sebagai negara sahabat adalah wajar jika kedua negara saling membantu, Filipina membantu menyelamatkan sandera WNI dan Indonesia membantu menghadapi pemberontak Abu Sayyaf,” tandasnya.
