Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah daerah agar mengubah pola belanja dan mempercepat penyerapan anggaran.
Saat ini, Pemerintah Pusat merekam posisi dana APBD yang saat ini mengendap di bank daerah Rp183 triliun.
Dalam rapat kerja bersama seluruh kepala daerah, Jumat (8/4/2016), Presiden menyampaikan, serapan APBD akan berdampak kepada ekonomi daerah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi ekonomi nasional.
"Sekarang setiap hari saya cek, uang APBD mandeg di bank berapa, di kota ini mandeg berapa, saya tahu semua, tadi pagi saya cek uang di bank milik daerah, ada uang APBD sebanyak Rp183 triliun. Ini besar sekali. Coba itu tadi kalau muter di masyarakat betapa cepat ekonomi kita," kata Presiden.
Presiden mengimbau agar kepala daerah mampu menjadikan anggaran daerah sebagai penambah daya dorong ekonomi daerah. Artinya, kepala daerah diharapkan mengendalikan kepala dinas agar bulan-bulan awal tahun, proyek sudah dimulai anggaran keluar.
"Sehingga, Februari maksimum Maret sudah mulai, jangan sampai pola lama diteruskan. September-November baru mulai. Pas hujan datang malah bangun SD-SMP, semuanya belum kering sudah diberi atap, ya ambruk. Kenapa gak dimulai Maret supaya kualitas baik?" ujarnya.
Dia menyebut, kepala daerah yang baru terpilih harus berani melakukan reformasi anggaran dan tidak hanyut dalam arus birokrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mulai bergeliat pada awal tahun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara nasional pada awal tahun selalu lebih rendah ketimbang akhir tahun.
Dia menuturkan, situasi ini tidak berbeda jauh dengan tahun lalu, yakni ketika dana pemda sebesar Rp282 triliun mengendap di bank daerah.
"Setelah saya gedor, baru dibelanjakan. Itu masalahnya mulai proyek di akhir tahun, seperti ini jangan diteruskan."
