Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan kembali kepada para pembantunya untuk tidak banyak berencana dan berwacana, melainkan bekerja.
Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (7/4/2016), Kepala Negara menyatakan eksekusi program kerja di lapangan merupakan kunci dari pemerintahan.
"Politik kita politik kerja. Bukan politik rencana. Bukan politik wacana. Fokus pada apa yang sdh direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai, kita ini sudah bekerja atau belum. Mampu bekerja atau tidak," katanya.
Sidang Kabinet Paripurna kali ini dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Kerja ditambah pimpinan lembaga negara, seperti Jaksa Agung dan Kapolri.
Adapun, topik yang dibahas dalam Sidang Kabinet edisi April 2016 mencakup pembahasan APBN Perubahan 2016, pagu indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah 2017, kebijakan peta tunggal (one map policy), dana desa dan perbaaikan kemudahan berbisnis (ease on doing business/EoDB).
"Pertama, deregulasi aturan. Regulasi kita yang terlalu banyak, harus kita simpelkan, semua kementerian harus bergerak. Saya kan sudah perintahkan gak sekali, dua kali, tiga kali," tuturnya.
Berkaitan dengan Perda, Jokowi meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memangkas regulasi yang menghambat kecepatan pemerintah dan kompetisi dengan negara lain. Kedua, belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur.
"Jangan lagi kita terjebak pada money follows functions, semua dibagi kepada organisasi di kementerian atau lembaga (K/L) yang ada, bagi rata. Kita harus fokus, prioritas jelas. Karena infrastruktur merupakan kunci menekan biaya logistik, memberikan daya saing, dan mempersatukan kita baik antar kota, kabupaten, provinsi dan pulau."
Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM), yang mencakup kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Perindustrian.
