Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Global Fund to End Slavery Gandeng LPSK Akhiri Perbudakan Modern

Global Fund to End Slavery (GFES) menyatakan Indonesia, Filipina dan Myanmar memiliki jumlah kasus perbudakan yang relatif besar dan kompleks di wilayah Asia
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 20 Maret 2016  |  16:09 WIB
Sejumlah ABK WN Myanmar, Laos dan Kamboja yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku, Sabtu (4/4 ). Sebanyak 323 ABK diangkut menuju ke Tual dengan pengawalan KRI Pulau Rengat dan Kapal Pengawas Hiu Macan 004 sambil menunggu proses pemulangan oleh pihak Imigrasi. - Antara
Sejumlah ABK WN Myanmar, Laos dan Kamboja yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku, Sabtu (4/4 ). Sebanyak 323 ABK diangkut menuju ke Tual dengan pengawalan KRI Pulau Rengat dan Kapal Pengawas Hiu Macan 004 sambil menunggu proses pemulangan oleh pihak Imigrasi. - Antara
Kabar24.com, JAKARTA -- Global Fund to End Slavery (GFES) menyatakan Indonesia, Filipina dan Myanmar memiliki jumlah kasus perbudakan yang relatif besar dan kompleks di wilayah Asia.
 
Direktur GFES wilayah Asia Mark B Taylor mengungkapkan masalah perbudakan terjadi di pelbagai wilayah dunia, namun pihaknya akan memulai penangaannya dari Asia. Lembaga itu menyatakan pihaknya melihat tiga negara yakni Indonesia, Filipina dan Myanmar memiliki kasus yang relatif banyak dan kompleks.
 
"Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih karena selain kasus perdagangan orang cukup banyak, ada pula dukungan dari pemerintah dan masyarakatnya untuk segera menghentikan segala bentuk perbudakan modern ini," kata Taylor dalam rilis bersama dengan LPSK yang dikutip Bisnis.com, Minggu (20/3/2016).
 
Dia menuturkan LPSK dinilai cukup aktif mengadvokasi saksi korban perdagangan orang hingga ke luar negeri, salah satunya tindak pidana perdagangan orang dalam kasus Benjina, Maluku.  GFES menyatakan upaya yang dapat dilakukan adalah perbaikan hukum soal buruh migran, kerja sama dengan sektor bisnis dan adanya kebebasan ekonomi. 
 
LPSK sebelumnya memprediksi jumlah perdagangan orang di Indonesia diperkirakan bisa mencapai  2,1 juta orang atau meningkat tiga kali lipat dari periode 2014 lalu yakni 710.000 orang dengan dimulainya era Masyarakat Ekononomi Asean (MEA) pada 2016.
 
 Lembaga itu menyatakan semakin meningkatnya migrasi antara penduduk ke dalam negara-negara Asean, pelbagai kejahatan, termasuk di dalamnya adalah perdagangan orang, semakin meningkat.
 
LPSK menegaskan sejumlah bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang adalah melalui jasa seksual maupun tenaga kerja paksa di sejumlah sektor. Di sisi lain, Global Slavery Index (GSI) meluncurkan laporan pada akhir 2014 dengan menyebutkan dugaan perdagangan manusia di Indonesia mencapai 710.000 orang. Tindak Pidana Pencucian Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan internasional yang menjadi salah satu prioritas dari LPSK.
 
"MEA akan memicu TPPO mencapai tiga kali lipat," kata Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar.
 
Dia menuturkan sejumlah sektor yang akan menyumbang persoalan itu adalah berkaitan dengan sumber daya alam di Tanah Air  macam perkebunan, pertambangan, serta kelautan. Selain itu, LPSK juga mengidentifikasi adanya eksploitasi orang menjadi pekerja seksual.
 
Laporan GSI menyebutkan jumlah perdagangan manusia  mencapai 35,8 juta orang di seluruh  dunia. Sejumlah negara dengan proyeksi perdagangan manusia terbesar adalah India (14 juta orang); Pakistan (2,1 juta orang); Uzbekistan (1,2 orang); Rusia (1 juta orang); dan Democratic Republic of the Congo (760 orang). Sedangkan Indonesia sendiri mencapai 710.000 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lpsk Perbudakan Benjina
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top