Kabar24.com, JAKARTA--Partai Golkar sebaiknya memberlakukan sistem konvensi untuk penjaringan calon pemimpin nasional dan daerah selain membangun tradisi ketua umum partai tidak harus menjadi calon presiden.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan pemberlakuan sistem konvensi itu akan dapat meminimalisir praktik politik uang selain mampu membidik calon pemimpin yang berkualitas dari luar partai.
Kepercayaan masyarakat kepada partai berlambang pohon beringin itu juga bisa membaik setelah dilanda kisruh internal melalui konvensi itu.
Apalagi, ujarnya, sistem konvensi akan membuat sistem pemilihan di partai itu lebih transparan dan tidak berbiaya tinggi.
Saya setuju kalau Golkar menerapkan sistem konvensi untuk memilih pemimpin nasional maupun untuk pemilihan kepala daerah, ujar profesor riset itu pada acara diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Parlemen, Kamis (25/2/2016).
Turut menjadi nara sumber pada diksui itu politisi Partai Golkar yang juga mantan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso dan anggota DPR, Ridwan Bae.
Siti Zuhro menyebutkan konvensi dalam tubuh Golkar tidak perlu dilakukan dengan biaya tinggi seperti yang dilakukan untuk pemilihan calon presiden dari Partai Demokrat di masa lalu.
Menurutnya, konvensi itu bisa dilakukan dengan cara sederhana dan biaya murah oleh daerah-daerah dengan melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar.
Dengan cara konvensi itu, ujarnya, setiap ketua umum Partai Golar juga tidak harus menjadi calon presiden. Ketua umum partai seharusnya bertugas membesarkan partai, sedangkan calon pemimpin nasional maupun daerah bisa dijaring melalui konvensi yang melibatkan lebih banyak partisipasi publik, ujarnya.
Sementara itu, Ridwan Bae menyatakan setuju saja dengan sistem konvensi yang pernah dilakukan Partai Golkar itu. Akan tetapi berkaca dari masa lalu dia menyangsikan biaya konvensi tersebut akan bisa ditekan.
Konvensi itu akan berbiaya mahal. Siapa yang akan membayainya, ujarnya.
