Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ICW Tuntut Revisi UU KPK Ditarik dari Prolegnas Prioritas

Perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) mewakili Koalisi masyarakat Sipil Anti Korupsi menemui badan legislatif DPR untuk meminta agar pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, menolak membahas Revisi UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam Prolegnas 2015-2019.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 09 Februari 2016  |  14:25 WIB
ICW Tuntut Revisi UU KPK Ditarik dari Prolegnas Prioritas
Maket gedung baru KPK - Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menemui badan legislatif DPR untuk meminta agar pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, menolak membahas Revisi UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam Prolegnas 2015-2019.

Langkah penolakan Revisi UU KPK ini sesuai dengan Agenda Nawa Cita Jokowi-JK, yaitu memperkuat KPK.

Hal tersebut disampaikan Donald Fariz selaku pimpinan ICW saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (9/2/2016).

Selain menuntut agar pemerintah segera menarik revisi UU KPK dari prolegnas prioritas 2016, koalisi itu juga menuntut agar seluruh fraksi di DPR menarik dukungan terhadap revisi UU tersebut dan membatalkan rencana pembahasan revisi tersebut.

Tidak hanya itu, melalui ICW, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-korupsi juga menuntut agar baleg mempertimbangkan dampak revisi UU KPK terhadap pemberantasan korupsi.

Komisioner KPK sebelumnya telah mengirimkan surat pernyataan penolakan kepada DPR atas pengajuan draft revisi UU KPK.

Menurut KPK usulan tersebut merupakan upaya untuk melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

icw revisi uu kpk
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top