Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya melakukan reformasi pola kerja dengan menerapkan e-Government untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka.
Presiden Jokowi mengatakan saat ini masyarakat menginginkan pola hubungan yang transparan dan terbuka. Untuk itu, pemerintahan di semua tingkat harus melakukan perubahan ke arah e-Government.
“untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka perlu reformasi sistem dan pola kerja, terutama menerapkan e-Government mulai dari e-Budgeting, e-Procurement, e-Audit, e-Catalog, sampai dengan cash flow management system,” katanya di Istana Negara, Selasa (15/12/2015).
Presiden menuturkan penerapan e-Government dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sampai dengan pengawasan. Pasalnya, masyarakat akan memiliki akses yang terbuka untuk mengetahui dokumen-dokumen pemerintahan, termasuk soal anggaran publik.
Menurutnya, keterbukaan itu juga dapat meningkatkan legitimasi terhadap pemerintah, karena terkait langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang saat itu menjabat.
“Rakyat dapat menyampaikan input, kritik, dan keluhan terhadap pelayanan publik secara langsung melalui teknologi informasi,” ujarnya.
Presiden juga mengatakan hingga kini dirinya masih menggunakan teknologi informasi untuk mengetahui kebijakan apa yang diperlukan masyarakat saat ini, sehingga dapat segera mengatasi persoalam yang terjadi di masyarakat.
Seluruh sektor pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) pun diminta untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media berinteraksi dengan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan merasa pemerintah benar-benar hadir dalam menyelesaikan persoalannya.
“Perbaiki terus prosesnya, sehingga rakyat benar-benar dapat merasakan negara sudah hadir untuk menyelesaikan persoalan mereka,” ucapnya.
