Kabar24.com, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan lima provinsi belum ramah terhadap praktik-praktik hak asasi manusia (HAM) di antaranya soal pembatasan kebebasan beragama.
Koordinator Kontras Haris Azhar menuturkan pihaknya aktif memantau sejumlah wilayah dan kota di Indonesia yang belum ramah HAM, bahkan cenderung anti terhadap pemenuhan HAM. Dia menuturkan konteks kebebasan menjadi indikator penting untuk mengukur peran serta masyarakat.
"Suatu negara dapat dikatakan demokratis jika prosesnya melibatkan peran serta masyarakat dan dengan ditunjang proses yang optimal lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif," kata Haris dalam rilis yang dikutip Bisnis.com pada Sabtu (12/12/2015).
Kontras memberi sejumlah catatan di antaranya soal wilayah yang tak ramah HAM. Mereka adalah:
1. Jawa Barat (41 peristiwa: didominasi pembatasan kebebasan beragama. Beribadah dan berkeyakinan)
2. Jawa Timur (35 peristiwa: didominasi dengan praktik pembubaran aksi buruh)
3. Sumatra Utara (28 peristiwa: didominasi dengan praktik pembatasan jurnalis, peningkatan pembatasan kebebasan dengan tren sumber daya alam)
4. DKI Jakarta (24 peristiwa: didominasi dengan peristiwa penggusuran paksa, penangkapan sewenang-wenang dan pembubaran paksa aksi buruh dan mahasiswa)
5. Papua (23 peristiwa: didominasi dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atas aksi ekspresi damai).
Haris memaparkan pembatasan kebebasan juga memberi dampak signifikan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan akses progresif dalam menikmati hak atas pendidikan, hak atas perumahan yang layak dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang adil dan setara.
"Kita bisa melihat dalam konteks kejahatan korporasi dan pengabaian negara atas pembakaran hutan," tegasnya.
