Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Vietnam melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas 63 provinsi menjadi hanya 34.
Pemangkasan ini dilakukan pada 12 Juni 2025 melalui putusan Majelis Nasional Vietnam yang secara resmi mengadopsi resolusi baru.
34 unit administrasi baru setingkat provinsi tersebut akan terdiri dari enam kota yang dikelola secara terpusat dan 28 provinsi.
Rincian 34 unit administrasi baru tersebut terdiri dari:
- 28 provinsi: Thai Nguyen, Phu Tho, Bac Ninh, Hung Yen, Ninh Binh, Quang Tri, Quang Ngai, Gia Lai, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak, Dong Nai, Tay Ninh, Vinh Long, Dong Thap, Ca Mau, dan An Giang; Dan
- 6 kota terpusat: Hanoi, Kota Ho Chi Minh (HCMC), Hue, Da Nang, Can Tho, dan Hai Phong.
Rencana restrukturisasi ini bertujuan mengatasi hambatan birokrasi, menyederhanakan prosedur administratif, dan menyediakan landasan bagi target pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kemudian melansir dari CNA, pemangkasan ini dilakukan setelah parlemen menyetujui rencana pemerintah dengan 461 suara setuju, satu suara menentang, dan tiga abstain.
Baca Juga
Keputusan ini pun membuat 80.000 pekerjaan negeri tak lagi terpakai.
Sebelumnya, pemerintah Vietnam telah memangkas jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22 pada bulan Februari, yang mengakibatkan 23.000 orang kehilangan pekerjaan.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, mengatakan restrukturisasi drastis tata kelola negara diperlukan jika ingin mencapai "pembangunan yang cepat, stabil, dan berkelanjutan".
Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra juga mengatakan bahwa pemangkasan ini menjadi "revolusi terbesar sejak negara itu berdiri" pada tahun 1945.
"79.339 pejabat harus dirampingkan, berhenti dari pekerjaan mereka atau mengajukan pensiun dini setelah penggabungan," kata Tra kepada Majelis Nasional, dikutip dari CNA, Selasa (17/6).
Seorang pejabat provinsi mengatakan kepada AFP bahwa ia "terkejut dan sedih" karena ia harus meninggalkan jabatannya setelah lebih dari 30 tahun mengabdi kepada masyarakat.
"Saya mungkin menerima sekitar US$38.000 sebagai kompensasi, tetapi saya tidak bahagia," kata anggota partai komunis berusia 58 tahun itu, yang berbicara tanpa menyebut identitas.