Bisnis.com, JAKARTA- Ketua Umum Partai bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai Presiden Jokowi harus mengambil keputusan terkait wacana perlunya negara meminta maaf kepada Bung Karno.
Menurutnya, wacana tersebut terus menggelinding bahkan disuarakan oleh politisi PDIP yang dia nilai sangat aneh.
"Megawati sudah pernah jadi Presiden. Sekarang Jokowi. Mau minta maaf atau tidak pada Bung Karno semuanya adalah kewenangan pemerintah," ujarnya kepada Bisnis.com melalui pesan singkat, Minggu (11/10/2015).
Yusril melanjutkan, apabila pemerintah ingin meminta maaf pada Bung Karno, tinggal dilaksanakan saja. Sebab, berwacana soal minta maaf mengesankan pemerintah yang dikuasai PDIP ini tidak mengerti apa yang harus dilakukan sebagai Pemerintah.
"Sudah jadi partai berkuasa tapi masih merasa seperti berada di luar lingkaran kekuasaan," katanya.
Menurutnya, Presiden adalah decision maker, oleh karena itu, dia menilai Presiden Jokowi lebih baik mengambil keputusan dan berhenti berwacana agar suatu masalah selesai dan selanjutnya fokus untuk menyelesaikan masalah lain yang dihadapi bangsa dan negara ini.
Seperti diketahui, wacana permintaaf maaf pada Bung Karno terus muncul berkaitan Presiden pertama itu dianggap terlibat peristiwa 30 September 1965. Soekarno pernah diusut pemerintah Orde Baru dalam TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967.
