Bisnis.com, KENDARI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo merencanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap kedua 2017 sudah menggunakan sistem e-voting.
"Saya ingin mulai 2017 pilkada serentak tahap dua, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 sudah menggunakan e-voting," katanya dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/10/2015).
Menurut Tjahjo, untuk mewujudkan pilkada serentak menggunakan sistem e-voting, pada 2016 rakyat Indonesia seluruhnya sudah memiliki KTP elektronik. Saat ini ada 170 juta penduduk yang memiliki E-KTP masih tersisa sekitar 1 juta penduduk.
Kementerian Dalam Negeri terus menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik segara didaftarkan ke pemerintah setempat.
Tjahjo Kumolo juga meminta kepada kepala daerah melakukan upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan e-KTP ke masyarakat.
Menurutnya, petugas dinas kependudukan dan catatan sipil diberi fasilitas kendaraan motor untuk masuk ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberikan pelayanan e-KTP tersebut.
Ia juga menambahkan pelaksanaan pemilu 2019 akan dibagi dalam dua konsep. Pertama, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan Presiden akan dilaksanakan secara serentak.
Kedua, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, anggota DPRD propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota juga dilaksanakan serentak menggunakan sistem e-voting.
Rangkaian kunjungan Mendagri di Sulawesi Tenggara tersebut dalam rangka meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di Batauga, ibu kota Kabupaten Buton Selatan, Sultra, dan pada malam harinya (9/10) melakukan tatap muka dan silaturahmi dengan pejabat pemda se-Sultra di Kendari.
Saat di Buton Selatan Mendagri, Tjahjo Kumolo dianugerahi gelar La Ode Lakina Kaogesana Lipu oleh perangkat adat Kesultanan Buton yang dipimpin Sultan Buton ke-40, H La Ode Muhammad Izat Manarfa.
