Kabar24.com, KUALA LUMPUR –Tekanan baru dan lebih kuat kini dihadapi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terkait tuduhan dirinya terlibat dalam skandal 1MDB.
Jika sebelum ini hanya kalangan rakyat biasa dan sejumlah tokoh yang berkomentar, kini giliran para Sultan di Malaysia yang mengeluarkan pernyataan terkait dugaan skandal penggelapan dana pemerintah pada proyek 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Para Sultan di Malaysia dengan tanpa tedeng aling-aling menyerukan agar dilakukan penyelidikan secara cepat dan transparan terkait dugaan skandal 1MDB yang selama ini menempatkan PM Malaysia Najib Razak sebagai pihak tertuduh.
Pernyataan kalangan kesultanan Malaysia ini tergolong langka sekaligus menjadi serangan tersendiri bagi PM Najib Razak.
1MDB, di mana PM Najib duduk sebagai Ketua Dewan Penasehat, ditengarai telah mengumpulkan dana sekitar US$11 miliar. Tuduhan korupsi dan salah urus membuat proyek prestisius itu berada dalam lingkaran badai politik, demikian dilaporkan kantor berita Reuters, Rabu (7/10/2015).
Sejauh ini pihak 1MDB membantah telah melakukan kesalahan. Sementara itu, investigasi yang dilakukan lembaga anti-korupsi Malaysia dan organisasi lainnya menyatakan tidak terlihat adanya bukti pelanggaran.
Sementara itu, dalam pernyataan yang dikeluarkan Rabu, para sultan dari sembilan negara dan pemerintah dari empat negara bagian menyatakan bahwa kegagalan pemerintah memberikan jawaban yang meyakinkan soal skandal 1MDB mungkin telah mengakibatkan "krisis kepercayaan".
"Hasil investigasi harus dilaporkan secara komprehensif dan secara transparan sehingga orang akan yakin ketulusan pemerintah yang tidak akan sama sekali menyembunyikan fakta dan kebenaran," kata para sultan, menurut sebuah laporan di kantor berita Bernama.
Pernyataan yang muncul dua hari menjelang Pertemuan Para Sultan, berlangsung mulai Rabu (7/10, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini, para sultan diasumsikan tidak mengambil peran politik di Malaysia dan jarang sekali mengomentari jalannya pemerintahan.
Pernyataan para sultan itu jelas menambah besarnya tekanan kepada PM Najib.
Seperti diketahui, sebelum ini sejumlah pihak menuntut PM Najib untuk mundur karena diduga terlibatan dalam skandal 1MDB.
Tuntutan mundur itu tak hanya datang partai-partai oposisi melainkan juga dari sejumlah tokoh penting termasuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Pada Juli, Wall Street Journal melaporkan bahwa penyelidik mengidentifikasi adanya pembayaran hampir mencapai US$ 700 juta ke rekening bank atas nama Najib.
Sejauh ini, Reuters mengaku belum mendapat verifikasi atas dugaan itu dari pihak independen.
Sementara itu, Najib telah membantah tuduhan menggunakan uang untuk kepentingan pribadi.
Ia juga menegaskan bahwa simpanan yang ada merupakan sumbangan pribadi.
Namun, pada beberapa pekan berikutnya, pemerintah Malaysia mengganti Jaksa Agung yang telah memimpin penyelidikan pada kasus 1MDB, dan komite penyelidikan di parlemen pun tak lagi berjalan.
Kalangan kesultanan khawatir jika masalah ini berlarut-larut maka hal itu bisa membahayakan perekonomian negara.
Sejauh ini kontroversi yang terjadi telah menciptakan sentimen negatif dan membuat bursa Malaysia babak belur. Nilai ringgit terkoreksi hingga seperempatnya dan menjadi mata uang berkinerja paling buruk di Asia. Begitu juga dengan kinerja obligasi yang juga turun.
"Untuk memastikan bahwa pemerintah memperoleh kepercayaan rakyat, bahwa para pemimpin layak dihormati, bahwa stabilitas politik terjaga dan bahwa perekonomian terus tumbuh, semua pemimpin harus selalu memastikan bahwa keadilan berlaku setara dan transparan berjalan berlandaskan hukum," demikian pernyataan Kesultanan.
Lantas, apa yang akan terjadi dengan PM Najib.
Belum ada yang tahu. Hanya saja, salah seorang Warga Negara Negeri Jiran itu pernah memberi analisis berikut kepada Bisnis.com.
“Jika kondisinya terus memburuk, bukan mustahil PM Najib akan dikorbankan.”
