Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk meningkatkan mutu pendidikan, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sekolah. Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan adalah sekolah dengan fasilitas pendidikan yang memadahi.
Education and Knowledge Management Specialist, Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia Totok Amien Soefijanto mengatakan, untuk meningkatkan kualitas sekolah, pemerintah harus turun tangan langsung untuk membiayai sekolah yang masih belum memenuhi SPM.
"Untuk capai SPM pemerintah harus turut membiayai sebagai kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO)," ujar Totok dalam diskusi pendidikan di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta,
Kamis (10/9/2015).
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kemendikbud, hanya 50% sekolah yang telah terakreditasi di Indonesia. Standar pelayanan terkait fasilitas yang menunjanng kualitas pembelajaran juga tampak masih rendah. Hanya 4,53% SMP yang menyediakan ruang laboratorium IPA yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk mengakomodir 36 siswa dengan minimal satu set peralatan praktek yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan eksperimen.
"Pemerintah harus menyesuaikan besaran nilai BOS dengan biaya operasional non-personil sekolah tergantung dari ukuran sekolah dan area geografisnya," tuturnya.
Totok juga menambahkan, untuk mencapai SPM pihak sekolah juga harus fokus pada intervensi kegiatan-kegiatan berbiaya rendah yang bertujuan untuk memperbaiki praktik dan manajemen pengajaran, bagi peningkatan kualitas secara cepat di sekolah-sekolah yang kinerjanya rendah.
"Sekolah juga harus mengimplementasikan strategi dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa seluruh sekolah di tingkat pendidikan dasar, termasuk bangunan dan peralatan dasar seperti yang telah tercantum dalam 27 standar pelayanan minimum sekolah," pungkasnya.
Jembatan dari kesenjangan antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan di masa mendatang harus dipastikan meningkat berdasarkan kapasitas fiskal negara.
