Uni Eropa Hibahkan 15,7 Juta Euro untuk Pendidikan di Indonesia

<p><strong>Kabar24.com</strong>, MATARAM - Program pengembangan kapasitas peningkatan standar pelayanan minimal (PKP-SPM) untuk pendidikan dasar di Indonesia difokuskan pada proses penganggaran dan perencanaan yang berbasis data.</p><p>Program tersebut yang mendapat dana hibah dari Uni Eropa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Asian Development Bank.</p><p>Berdasarkan data Kemdikbud, Uni Eropa menghibahkan dana 37,3 juta Euro atau Rp600 miliar untuk 110 kabupaten/kota.&nbsp;Sebanyak 108 kabupaten/kota menyatakan bersedia menerima hibah, namun yang mampu meneruskan program PKP-SPM Dikdas hanya 103 kabupaten/kota.</p><p>Project Analyst Asian Development Bank Anggraini Arifin mengatakan tujuan dilakukan PKP-SPM ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk memenuh SPM.</p><p>"Yang kami serukan adalah perencanaan dan penganggaran yang berbasis data, sehingga semua yang dilakukan itu tepat dan akurat sesuai kebutuhan," ujar Anggraini di Mataram, Rabu (27/9/2017).</p><p>Perwakilan Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nurma Dewi Saleh mengatakan saat ini di NTB program tersebut telah berjalan sekitar 75%.</p><p>Hal tersebut nampak dari indikator <em>roadmap</em> yang ingin dicapai.</p><p>"Kalau kita lihat dari indikator roadmap sudah ada 70-an sekolah dari 103 sekolah yang telah menyelesaikan roadmapnya, kami optimistis bisa 100% di akhir program ini," ujar Nurma.</p><p>Sebelumnya telah dilakukan Status Quo Assessment (SQA) sebagai bagian dari PKP-SPM untuk mengidentifikasi isu penting yang memengaruhi SPM.</p><p>Identifikasi tersebut sesuai dengan 27 Indikator yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010.</p><p>Ke-27 indikator di antaranya ketersediaan buku, laboratorium ilmiah, kualifikasi dan kompetensi guru, fasilitas pembelajaran, bahan ajar, dan proses pembelajaran.</p>