MUKTAMAR ke-33 NU, Pengusaha Berharap Program Kongkret

Pengusaha yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Faisol mengharapkan Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jatim, 1-5 Agustus 2015 menghasilkan program konkret bagi penguatan ekonomi umat.
Newswire | 02 Agustus 2015 01:20 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) bersiap memukul beduk disaksikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj sebagai simbolis pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Muktamar NU ke-33 yang mengusung tema Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia tersebut berlangsung hingga 5 Agustus. - ANTARA

Kabar24.com, JAKARTA - Pengusaha yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Faisol mengharapkan Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jatim, 1-5 Agustus 2015 menghasilkan program konkret bagi penguatan ekonomi umat.

Ahmad Faisol menjelaskan akhir tahun ini berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditandai dengan pasar bebas di kawasan negara-negara anggota ASEAN sehingga warga nahdliyin juga harus mampu berperan dalam kegiatan ekonomi secara baik.

"NU diharapkan bisa menjadi lembaga kredibel dalam mengawal kemajuan ekonomi dengan akhlak mulia," ujar Faisol di Jakarta, Sabtu (1/7/2015).

Apalagi, katanya, penyelenggaraan Muktamar ke-33 NU bertepatan dengan momentum bangsa ini yang sedang mengalami peralihan transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat serta memperoleh pengaruh dari dunia luar secara intensif, industrialisasi, urbanisasi, sekulerisasi, polarisasi masyarakat Indonesia yang cenderung menjadi berbagai kelas.

Proses itu terus berjalan dengan segala macam implikasinya, kata Faisol, yang juga Ketua Paguyuban Masyarakat Sumenep di perantauan ini.

Ia menilai NU di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siradj lima tahun terakhir ini telah membangun hubungan dan persatuan umat yang bagus dengan berbagai organisasi keumatan lainnya, termasuk dengan Muhammadiyah.

Menurut dia, hubungan baik itu tentu harus dilanjutkan siapapun yang akan terpilih dalam muktamar ini untuk memimpin NU di masa mendatang.

Ia menilai, dari sekitar 40 juta nahdliyin, mayoritas tinggal di pedesaan dan merupakan masyarakat kecil yang selama ini tergerus di tengah globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

Menurut Faisol, hal yang paling strategis dan relevan untuk dimainkan NU yaitu mendorong negara agar menciptakan kebijakan pemihakan (affirmative action) kepada masyarakat kecil ini.

Warga nahdliyin tergerus oleh kebijakan ekonomi yang kurang berpihak pada perbaikan nasib rakyat kecil, sementara di tingkat regional, kaum nahdliyin juga akan menghadapi serbuan kapitalis dari anggota ASEAN yang masuk pada era MEA nanti. "Untuk itu siapapun yang memimpin NU ke depan harus mengedepankan agenda perbaikan ekonomi umat," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Muktamar NU

Sumber : Antara
Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top