Kabar24.com, JAKARTA -- Jika tidak ada aral melintang siang ini Jenderal Gatot Nurmantyo dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang segera memasuki pensiun.
BACA JUGA: TIARA TEWAS DIPUKUL AYAH: Rudi Pukuli Anaknya dengan Balok
Jenderal bintang empat yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat itu dicalonkan sebagai panglima oleh Presiden, kemudian dimintakan persetujuan dari DPR pada 9 Juni 2015.
SIMAK: PEMBALUT PENYEBAB KANKER: Bukan Klorin, Dioxin yang Berbahaya
Kurang dari satu bulan Komisi I DPR menyetujui pencalonan Gatot, tepatnya pada Jumat 3 Juli 2015. Persetujuan itu bersamaan dengan lampu hijau bagi Letjen (Purn) TNI Sutiyoso yang dicalonkan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara yang juga dilantik hari ini, Rabu (8/7/2015).
BACA JUGA: AHOK VS BPK: Kami Tak Periksa Lauk Pauk Kata BPK
Selama proses di Senayan, tidak banyak polemik yang menyita perhatian seperti halnya pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan pada awal tahun lalu. Kalaupun ada polemik merupakan lanjutan terkait penghentian tradisi giliran panglima di era Jokowi. Setelah Moeldoko seharusnya jatah TNI AU yakni Kasau Marsekal Agus Supriatna.
Beberapa pihak bahkan ada yang mendukung Panglima berasal dari TNI AL yakni Kasal Laksamana TNI Ade Supandi menjadi kandidat yang tepat menggantikan Moeldoko. Tetapi, keputusan siapa yang akan menjadi panglima berada di tangan Presiden dengan segala pertimbangannya. Alhasil sampai disetujui tidak seramai ketika pencalonan Kapolri.
SIMAK: SUTIYOSO KEPALA BIN: Setelah Dilantik, Bang Yos Kerjakan Hal Ini
Meski demikian, dinamika penghentian tradisi giliran masih santer dibicarakan. Sepekan setelah pengajuan nama panglima, Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa hal itu tidak perlu didiskusikan lagi karena sudah diputuskan Presiden, bahwa Panglima dari TNI AD.
"Tidak perlu didiskusikan lagi, itu sudah diputuskan Presiden, itu sudah selesai," kata Moeldoko pada Senin (15/7/2015).
Moeldoko sebagai senior memberi pesan secara langsung kepada Gatot tentang program yang harus dilanjutkan. Secara umum hal itu tidak disampaikan kepada media, namun disampaikan secara langsung.
Presiden juga menitipkan pesan bahwa modernisasi alutsista harus menjadi perhaitan TNI. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri upacara HUT Ke-69 Bhayangkara di Mako Brimob setelah kejadian musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130B di Medan Sumatra Utara.
"Modernisasi alutsista, sudah jelas saya mendengar sendiri pada saat beliau wawancara di Mako Brimob bahwa pesawat harus baru semuanya. Maksudnya bukan yang terbang harus baru semuanya, tetapi pengadaan harus baru semua," katanya.
Dekat Presiden
Gatot sebelum dicalonkan menjadi panglima memang terlihat dekat dengan Presiden Jokowi. Terutama ketika acara yang berkaitan dengan TNI. Sebagai KSAD, diia selalu mendampingi Presiden dalam acara.
Bahkan, sedikitnya Jokowi dua kali mengenakan baju seragam Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yakni ketika peresmian groundbreaking RS Moh Ridwan Meuraksa di Pinang Ranti Bambu Apus Jakarta Timur dan ketika menyaksikan demo latihan perang TNI AD di Baturaja Sumatra Selatan.
Menariknya Jokowi tetap mengenakan baju loreng Kostrad lengkap dengan baret hijau ketika sampai di Istana Merdeka. Tamu Presiden Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin waktu itu sampai kaget Presiden mengenakan baju militer saat menerima audiensi.
Saat Presiden mengenakan baju Kostrad di Istana, nama Gatot sudah berada di tangan DPR. Entah pemakaian baju Kostrad di Istana itu disengaja atau tidak, posisi ketika itu Presiden sedang menunggu persetujuan Gatot menjadi panglima.
Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyatakan Jokowi waktu itu tidak sempat berganti pakaian seusai menghadiri demo latihan perang. Tetapi jika ingin berganti pakaian di pesawat terbang atau di mobil, bisa saja dimungkinkan. Yang jelas Gatot sebentar lagi berpindah kantor dari Jl Veteran Jakarta Pusat menuju Mabes TNI Jl Raya Mabes Hankam Cilangkap Jakarta Timur.
