Kabar24.com, JAKARTA--Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap Presiden Joko Widodo dapat meresmikan terbentuknya Satuan Tugas saat peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional pada 9 Agustus 2015.
Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan mengatakan tiga tahun berlalu, pemerintah belum juga mengambil tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 tentang hak masyarakat adat. Padahal diperlukan lembaga sementara dan payung hukum pelaksanaan putusan MK tersebut.
"Presiden harus segera menerbitkan Inpres pelaksana MK-35, bersamaan dengan pembentukan Satgas," ujar Abdon seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (25/6).
Sebelumnya, pihak istana menjanjikan bahwa Satgas Masyarakat Adat akan dibentuk pada April 2015. Namun, hingga saat ini pembahasan terkait Satgas masih terbentur perbedaan isi Keputusan Presiden antara pemerintah dengan beberapa stakeholder, seperti AMAN.
"Tinggal finalisasi Keppres saja. Masih ada perbedaan isi yang ditawarkan AMAN dengan pemerintah. Dua kali ketmu lagi selesai itu," katanya.
Pada kesempatan tersebut, AMAN juga mengundang Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional di Batur, Bali pada 9 Agustus 2015.
Acara tersebut berbarengan dengan Festival Nusantara yang telah diselenggarakan tujuh kali berturut-turut. Tahun ini, festival peradaban matahari.
"Presiden menyambut dengan baik, mudah-mudahan, harapan saya ketika beliau hadir sudah membawa oleh-oleh Satgas Masyarakat Adat," imbuhnya.
Abdon menambahkan keberadaan lembaga sementara seperti Satgas Masyarakat Adat menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam mengatasi setumpuk masalah terkait masyarakat adat.
Salah satunya, dugaan kriminalisasi lantaran masyarkat adat melawan izin-izin pemerintah, swasta, dan melawan pembangunan.
"Kami sudah serahkan 166 nama ke Seskab. Paling banyak Sumatera, Sulawesi. Satgas bisa membantu Presiden mengambil langkah hukum, apakah abolisi, grasi, atau amnesti," pungkasnya.
