Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Tolak Revisi & SP3, Usaha Ruki "Gembosi" KPK Kandas

Plt. Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menilai kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) KPK belum perlu. Padahal, sebelumnya dia menginginkan ada SP3 seperti Kejaksaan dan Polri.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 19 Juni 2015  |  20:01 WIB
Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki (tengah) didampingi Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi (kiri) dan Indriyanto Seno Adji (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Rapat tersebut membahas soal anggaran KPK untuk tahun 2016 serta sejumlah isu aktual seperti kekalahan KPK dalam sidang praperadilan. - Antara/Sigid Kurniawan
Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki (tengah) didampingi Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi (kiri) dan Indriyanto Seno Adji (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Rapat tersebut membahas soal anggaran KPK untuk tahun 2016 serta sejumlah isu aktual seperti kekalahan KPK dalam sidang praperadilan. - Antara/Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA - Plt. Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menilai kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) KPK belum perlu. Padahal, sebelumnya dia menginginkan ada SP3 seperti Kejaksaan dan Polri. 

"Belum dirasakan perlu, ketiadaan SP3 itu justru membuat KPK untuk bekerja lebih proper. Tidak boleh sampai di pengadilan dinyatakan tidak cukup bukti jadi kita tidak boleh SP3 maka kita harus bekerja secara proper," katanya, Jumat (19/6/2015). 

Dia menjelaskan usulan tentang SP3 KPK dari perspektif hukum yaitu apabila tersangka meninggal dunia dan kedaluwarsa. Menurutnya, jika hal itu terjadi pada tersangka harus dihentikan. "Perkara itulah yang harus dijelaskan sedikit dalam Undang-Undang," ujar Ruki. 

Namun, untuk perkara lain misalnya kurang bukti sama sekali tidak boleh dilakukan SP3. "Kalau kurang bukti berarti kerjanya kurang proper," jelasnya.

Usulan SP3 di institusi KPK tersebut menjadi sasaran kritik aktivis antikorupsi. Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengkritik keras Ruki disarankan mundur dari jabatannya. 

Usulan itu bergulir ketika DPR RI menginginkan ada revisi UU KPK dalam Prolegnas tahun ini. Namun, ternyata Presiden Joko Widodo menolak dilakukan revisi. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

taufiqurrahman ruki revisi uu kpk
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top