Bisnis.com, JAKARTA—Komisi III mempermasalahkan pengangkatan Taufiequrachman Ruki sebagai komisioner KPK melalui Perppu No. 1/2015 tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Syarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi Harura, mengatakan dalam perppu itu ada sejumlah pasal yang melanggar undang-undang. Terutama tentang pengangkatan Ruki yang sudah berusia 68 tahun.
“Perppu itu mengesampingkan persyaratan umur. Usia maksimal komisioner KPK adalah 65 tahun,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Menkumham Yasonna H Laoly di ruang Komisi III, Kompleks Gedung Parlemen, Senin (20/4).
Menurutnya, pertimbangan itu untuk menepis anggapan ketidakmampuan bekerja seorang komisioner lembaga antirasuah itu. “Jangan-jangan orang dimasukkan ke situ sudah pikun,” kata Suding.
Menanggapi hal itu, Yasonna mengatakan pengangkatan Ruki sebagai pelaksana tugas komisioner KPK sudah pas. “Kami berharap Ruki yang pernah menjabat sebagai perwira matra Tri Brata mampu menjembatani sengekta KPK dengan Polri,” katanya.
Saat itu, kondisi sangat mendesak sehingga perlu segera dikeluarkan perppu untuk mendinginkan perseteruan antara Polri dan KPK yang sedang memanas.
“Saat itu, sangat mencemaskan. Disamping perseteruan dua lembaga hukum, terjadi perbedaan pandangan penanganan korupsi antarlembaga,” paparnya.
