Kabar24.com, JAKARTA - Tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) mengakui bahwa pihaknya siap ditahan KPK, karena tidak kooperatif dengan tidak memenuhi dua panggilan KPK sebelumnya.
Panggilan terhadap SDA kali ini, merupakan panggilan ketiga. Dua panggilan KPK sebelumnya, tidak dipenuhi SDA dengan alasan pihak SDA masih melakukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, SDA ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga kuat terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013, pada saat Suryadharma Ali masih menjabat sebagai Menteri Agama.
"Ya itu dia, ya silahkan kalau ada bukti silahkan (ditahan)," tutur SDA di Gedung KPK, Jumat (10/4/2015).
Menurut SDA, pihaknya akan patuh terhadap hukum dan mengikuti semua proses yang berjalan di KPK. SDA juga sempat meminta kepada KPK untuk memproses hukum dirinya dengan baik dan sesuai.
"Saya juga berharap saya diproses secara betul secara berkeadilan bukan dengan opini. Ingat lho ya, kita hidup di dunia besar, ada akhirat nanti," tukasnya.
Mantan Ketua Umum PPP, SDA ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya sewaktu masih menjabat sebagai Menteri Agama dengan melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri melalui dana ibadah haji yang menelan angka sebesar Rp1 triliun.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengeluarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) untuk perkara yang telah menjerat Suryadharma Ali. Dalam LHA, PPATK menemukan adanya sejumlah transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak sedikitnya 33 orang untuk berangkat naik haji pada tahun 2012 lalu.
Selain menelusuri terkait ibadah haji gratis bagi keluarga, kolega, pejabat, dan politisi PPP tersebut, KPK juga berkeyakinan bahwa ada dugaan penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, transportasi jemaah haji.
Kemudian ada juga soal dugaan penyelewengan kuota jemaah haji yang dilakukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), termasuk soal dugaan kejanggalan dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Komisi VIII DPR.
Modus penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan bekas Ketua Umum PPP itu antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat untuk membayari keluarga dan koleganya serta pejabat dan tokoh nasional untuk pergi naik haji.
Selain keluarga Suryadharma Ali, di antara keluarga yang ikut ibadah haji gratis adalah para istri pejabat pada Kemenag.
Atas perbuatan, Suryadharma dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.
