Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Korupsi Dana Haji, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Suryadharma Ali

Langkah hukum gugatan praperadilan yang telah dilayangkan tersangka bekas Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA), akhirnya kandas di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 08 April 2015  |  12:45 WIB
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menunjukkan berkas pengajuan praperadilan status tersangkanya di Jakarta, Senin (23/2/2015). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menunjukkan berkas pengajuan praperadilan status tersangkanya di Jakarta, Senin (23/2/2015). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA - Langkah hukum gugatan praperadilan yang telah dilayangkan tersangka bekas Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA), akhirnya kandas di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Niat hati ingin bebas dari penetapan status tersangka KPK, apalah daya majelis hakim praperadilan, Tatik Hadiyanti menolak permohonan praperadilan SDA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini Rabu (8/4/2015).

Dalam putusannya, Tatik telah menolak seluruh permohonan praperadilan yang dilayangkan SDA terhadap KPK. "Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tutur Tatik membaca putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Rabu (8/4/2015).

Hakim Tatik menolak permohonan gugatan praperadilan SDA, dengan pertimbangan mengutip pendapat ahli dari KPK yang dihadirkan pada saat sidang praperadilan SDA yaitu bekas hakim agung Yahya Harahap.

Menurut Yahya Harahap, penetapan tersangka bukan bagian dari upaya paksa yang diatur dalam KUHAP dan penetapan tersangka juga merupakan administratif perubahan status dari bukan tersangka menjadi tersangka yang dilindungi hukum.

Selain itu Tatik juga menolak semua dalil yang disampaikan pihak SDA, tentang belum ditemukan adanya kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang menjerat SDA sebagai tersangka KPK.

"Belum ada pembuktian kerugian negara sudah masuk substansi perkara bukan kewenangan lembaga praperadilan," tukas Tatik. []


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

praperadilan suryadharma ali
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top