Bisnis.com, MALANG—Dana bantuan langsung ke masyarakat yang telah disalurkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kabupaten Malang, Jawa Timur, mencapai Rp68,076 miliar.
Bupati Malang, Rendra Kresna, mengatakan dana tersebut dikucurkan mulai 2009 hingga akhir 2014 dengan sasaran kegiatan program meliputi pembangunan infrastruktur lingkungan, ekonomi dan sosial.
“Bantuan yang disalurkan itu merupakan program kegiatan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan,” kata Rendra, Senin (6/4/2015).
Ditambahkannya dari serangkaian kegiatan infrastruktur yang telah dibangun, sudah banyak masyarakat miskin yang terfasilitasi dan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang.
Bahkan dari laporan konsultan pendamping per 30 Desember 2014, posisi keuangan di unit pengelola keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) PNPM Mandiri Perkotaan mencapai Rp12,91 miliar.
“Pemkab memberikan perhatian besar terhadap BKM dan KSM di PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kabupaten Malang,” jelas dia.
Program yang mulai dihentikan sejak awal 2015 tersebut diharapkan untuk terus dibina melalui peran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Malang.
“PNPM telah dihentikan oleh pemerintah artinya hasil dari program yang benar-benar nyata untuk pemberdayaan masyarakat harus diteruskan,” jelas dia.
Karena itu pihaknya meminta kepada SKPD untuk bisa menjadi bapak asuh. Mengingat program yang telah berjalan itu sangat baik untuk pemberdayaan masyarakat.
Harapannya pemerintah bisa terus melanjutkan program tersebut kendati dengan memakai nama beda untuk program serupa. Karena program dinilai bagus dan langsung mengena ke masyarakat.
Pembina PNPM Mandiri Perkotaan, Romdhoni, mengatakan sedikitnya terdapapat tujuh kecamatan yang menjadi sasaran dalam PNPM Mandiri Perkotaan.
Tujuh kecamatan itu adalah Lawang, Sumberpucung, Turen, Pakisaji, Pakis, Singosari dan Kepanjen. Agar program terus berlanjut diperlukan upaya dari berbagi pihak dalam rangka melanjutkan penuntasan penanggulangan kemiskinan dan penuntasan desa tertinggal di Kabupaten Malang.
“Seiring telah dihentikannya program tersebut oleh pemerintah, maka tidak berhenti pula program yang sudah berjalan,” ujar Romdhoni.
