Ini Alasan Mengapa Indonesia Perlu Mahkamah Etika

Persoalan hukum, politik dan kinerja pemerintahan di negeri ini berdasarakan pengalaman empiris ternyata membutuhkan kaidah etika moralitas bagi para elite terutama penyelenggara negara. Norma etika yang berlandaskan pada moralitas keagamaan.
Aries Musnandar | 17 Maret 2015 05:43 WIB
Bendera merah putih. -

Persoalan hukum, politik dan kinerja pemerintahan di negeri ini berdasarakan pengalaman empiris ternyata membutuhkan kaidah etika moralitas bagi para elite terutama penyelenggara negara. Norma etika yang berlandaskan pada moralitas keagamaan.

Sejak berdirinya republik ini nuansa keagamaan begitu kental, bahkan pendiri RI ini telah mencatumkannya dalam butir-butir Pancasila yang menjadi dasar bernegara.

Namun, sayang hampir 70 tahun Indonesia merdeka nilai-nilai moral dan etika belum ditangani dan diawasi dalam bentuk legalitas formal.

Jikalau dalam penerapan konstitusi kita bentuk pengawasan tersedia secara legalitas formalitas dengan didirikannya Mahkamah Konstitusi (MK) maka saya kira kita kini memerlukan mahkamah moral atau etika untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai morailtas dan etika yang telah berlangsung lama dan berurat akar dalam tradisi bangsa kita ini.

Coba kita lihat fenomena hari ini para elite (pemimpin) seenaknya saja berperliku nir akhlak dan etika. Mereka seenaknya saja berkata-kata kotor, marah-marah tidak karuan, berkomunikasi kasar serta berperangai tidak santun.

Padahal kita adalah bangsa yang ramah dan Pancasila yang digali dari tradisi bangsa ini oleh pendiri republik ini juga berasal dari sopan santun budi pekerti mulia nenek moyang kita.

Oleh karena itu, dahulu ketika Pancasila diperkenalkan kita merasa cocok dan senang karena itu memang mencerminkan budaya dan tradisi kebudayaan kita.

Nah, kenapa sekarang perilaku banyak politisi atau elit bangsa ini demikian garang seolah tak punya nilai morailitas? Saya kita nilai-nilai etika moralitas kita sudah lama tergerus akibat infiltrasi budaya asing yang masuk lewat berbagai media dan kesempatan.

Oleh karena itu, saya pandang mendesak kita memiliki mahkamah etika moral terutama bagi para penyelenggara negara sebagaimana MK telah berjalan dan berhasil mengawal konstitusi kita.

Oleh karena itu, kini saatnya moralitas kita yang merupakan asli dari nilai-nilai tradisi bangsa ini dijaga dan dipelihara oleh suatu mahkamah yang dapat berwenang mengawal etika moralitas bangsa melalui pengawasan terhadap para elit penyelenggaranya.

Jika para elite sudah dibentuk dengan baik dalam bingkai etika moralitas Pancasila maka rakyat kita tentu mudah mengikuti contoh-contoh baik dari elite bangsa itu.

Pengirim
Aries Musnandar
Jln. Srigading Dalam, Malang, Jatim

Sumber : Bisnis Indonesia edisi 17/3/2105

Tag : aspirasi anda, Ahok VS DPRD
Editor : Setyardi Widodo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top