Ada yang menarik dari kunjungan luar negeri Menteri Politik Hukum dan HAM, Luhut Pandjaitan pada akhir Maret lalu. Bukan soal ‘kue’ yang dibawa, tetapi yang menarik perhatiaan adalah negara mana yang ia sambangi. Ya, menteri pensiunan tentara yang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Singapura ini baru saja kembali ke Tanah Air pasca-lawatannya selama beberapa hari di dua negara Oseania, Papua Nugini dan Fiji.
Arti penting dari kunjungan tersebut adalah penegasan bahwa kawasan Pasifik Selatan diproyeksikan menjadi bagian strategis kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan. Bukan tanpa alasan, dinamika yang terjadi belakangan, khususnya yang terjadi di tanah Papua, seakan memaksa Jakarta untuk ‘memalingkan’ wajahnya dari utara ke kawasan ini demi kepentingan Indonesia yang lebih besar.
Sayup-sayup pasti kita pernah mendengar ada beberapa pihak yang menginginkan Bumi Cendrawasih memperoleh kemerdekaan dari Indonesia. Terlepas dari proses pengintegrasian Papua ke dalam salah satu wilayah teritori Indonesia di masa lalu yang sekarang sudah mulai ditanyakan kembali keabsahannya, saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Yang akan saya uraikan selanjutnya adalah beberapa alternatif kebijakan yang bisa diambil pemerintah Indonesia, guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pendekatan terhadap negera-negara di Pasifik Selatan.
Seperti yang diketahui, Papua memiliki kedekatan secara historis dan biologis terhadap mayoritas negara-negara di Oseania. Indonesia merupakan negara dengan penduduk ras Melanesia terbanyak di dunia, yang memiliki ciri fisik hampir mirip dengan sebagian besar masyarakat yang ada di kawasan Pasifik Selatan. Saat pemberitaan tentang ketidakadilan terhadap penduduk Papua menyebar dikalangan media internasional, beberapa negara di kawasan ini menyatakan dukungan terhadap rakyat Papua untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini ditindaklanjuti mereka dengan membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi ini disinyalir bertujuan untuk memberikan segala dukungan yang dibutuhkan Papua untuk mencapai tujuan kemerdekaannya tersebut. Celakanya lagi, organisasi ini sempat menunjukan eksistensi di Indonesia pada awal tahun 2016 ini dengan mendirikan kantor perwakilannya. Walaupun kemudian sudah ditutup dan dilarang, namun tetap saja pemerintah bisa dikatakan kecolongan untuk mencegah tindakan yang mengarah pada tindakan makar.
Dari sisi kebijakan dalam negeri, tentu saja masalah Papua adalah dapur Indonesia. Ini masalah intern. Tidak boleh ada negara lain yang mencampuri apalagi sampai mengintervensi. Gejolak yang terasa di Papua, dalam analisa saya, terjadi karena kesempatan memperoleh kesejahteraan masih sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya, seolah menjadi kutukan tersendiri bagi masyarakatnya. Ketimpangan kesejahteraan penduduk Papua dengan wilayah lain di Nusantara cukup signifikan. Sebagai analogi dari pencapaian kesejahteraan tersebut, ditahun 2015 BPS merilis data bahwa Provinsi ini menyumbang 28,40 persen penduduk miskin diseluruh Indonesia. Angka ini menjadi yang tertinggi menurut data tersebut.
Tentu saja hal ini bukanlah sebuah kejutan jika kita melihat realita bahwa sebagian besar masyarakat Papua masih memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Padahal seperti yang kita semua tahu, bahwa pendidikan adalah awal dari peningkatan kesejahteraan itu sendiri. Pendidikan dipercaya dapat mengangkat harkat dan martabat seseorang sehingga bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak.
Dan masalah kesejahteraan itu juga yang menjadikan Papua menjadi bagian dari wilayah Nusantara yang mengalami gejolak sparatisme. Ketimpangan ekonomi dirasa menjadi sumber utama permasalahan. Ketidakmerataan pembangunan sebagai bagian dari dampak kebijakan pemerintahan terdahulu kemudian menjadi semacam krikil kecil yang menggunung, yang kemudian, jika tidak dilakukan penanganan yang tepat, akan menjadi anti-klimaks terhadap intergrasi bangsa ini.
Seolah mendapatkan fakta yang semakin santer bahwa beberapa negara di Pasifik Selatan sudah menyatakan dukungan terbuka untuk kemerdekaan Papua, Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian melakukan treatment khusus guna meredam gejolak sparatisme yang semakin berbahaya jika tidak cepat-cepat ditangani. Ada berapa aspek yang dapat dibangun guna merangkul negara-negara di Oseania tersebut.
Relevansi peningkatan kerja sama dengan instrumen soft power semakin terasa efektif di era tahun 2000an ini. Motif ekonomi menjadi alasan utama banyak negara meninggalkan kekuatan militernya (hard power) guna pencapaian kepentingan nasional dan pengaruhnya terhadap negara lain. Motif ekonomi tersebut dapat dilihat dengan semakin masifnya globalisasi dan regionalisasi beberapa kawasan guna meningkatkan daya saing dan pencapaian kebutuhan ekonomi negara-negara tersebut.
Peningkatan kerja sama, khususnya di bidang ekonomi, terbukti dapat mencegah potensi konflik di masa yang akan datang. Ini yang perlu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia. Bukannya tidak mungkin Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan membuat sebuah kerja sama regional terkait perdagangan bebas. Kenapa hal ini penting? Karena masa depan perekonomian dunia banyak ditopang dikawasan Pasifik. Eropa, Amerika dan negara maju lainnya sudah memasuki dalam masa bubble, atau jenuh. Dan Pasifik, khususnya Asia adalah masa depan.
Selain dari sisi perekonomian, pendekatan Indonesia terhadap terhadap negara-negara ini juga akan dapat membantu Indonesia diforum Internasional. Sebagai contoh, apabila kita memiliki kedekatan yang cukup erat, mungkin kawan di selatan ini dapat membantu kepentingan Indonesia dalam forum global. Di PBB misalnya. Walaupun sebagai negara kecil, namun mereka mempunyai suara yang sama dengan Indonesia. Inilah pentingnya membangun ’koalisi’ guna membantu Indonesia mencapai kepentingan nasional di kancah internasional.
Peningkatan kerja sama ini tidak melulu harus dilakukan oleh pemerintah. Ada banyak saluran yang dapat digunakan dalam era modern ini. Public diplomacy adalah salah satunya. Pemberdayaan masyarakat dalam membangun relasi yang kuat juga dapat menjadi alternatif pembinaan hubungan berkelanjutan. Public diplomacy ini juga lebih fleksibel karena mereka biasanya mengangkat non-political issues.
Nah tugas pemerintah adalah menemukan orang-orang yang telah melakukan public diplomacy ini. Lalu bagaimanakah kita mengindentifikasi seseorang atau kelompok tersebut apakah telah melakukan public diplomacy atau tidak?
Cara yang paling gampang adalah apakah mereka dalam melakukan aktivitasnya tersebut terdapat “Indonesia in their mindset”. Saya akan memberikan contohnya. Rio Haryato adalah bentuk sempurna dari public diplomacy, karena ia membawa nama Indonesia dalam ajang F1. Hal berbeda akan kita temui pada pengusaha kenamaan, Erick Tohir. Taipan kaya yang pernah menjadi pemilik club sepakbola Inter Milan ini bukanlah seorang public diplomator, karena sisi yang menonjol dari hal tersebut ialah bisnis. Nah peran Pemerintah Indonesia dalam kaitannya membangun hubungan dengan dengan negara-negara di Pasifik Selatan adalah menemukan orang-orang seperti yang saya gambarkan tadi.
People to people connection itu penting dalam memberikan jaminan lebih terhadap keberlangsungan hubungan baik sebuah negara dengan negara lain. Contoh nyatanya adalah Indonesia dengan Australia. Walaupun kerap dilalui pasang surut hubungan, seperti penarikan duta besar dari masing-masing negara dalam 10 tahun belakang ini, namun hal tersebut tidak berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Indonesia dan Australia mempunyai hubungan personal yang kuat khususnya antar individu. Banyak diplomat Indonesia yang belajar di Australia. Sebaliknya, tidak sedikit warga Australia yang berlibur di Indonesia. Pembekuan hubungan kedua negara dalam waktu yang lama pasti akan menyulitkan mereka sendiri. Contoh ini yang belum tergambar jelas dari kebijakan Indonesia dalam melakukan pendekatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Kita harus melakukan ini. Cepat atau lambat saya percaya pasti akan memberikan hasil yang bermanfaat.
Alternatif lain dapat berupa pembentukan semacam pesta olahraga negara-negara Pasifik Selatan. Ini juga memberikan jalan baik bagi peningkatan pemahaman diantara anggota-anggotanya. Atau jika hal tersebut dirasa memerlukan konsolidasi yang terlalu masif dan biaya yang terlalu besar, tidak ada salahnya dibuat semacam acara perayaan budaya melanesia yang diselenggarakan secara bergilir. Saya yakin, kebudaayan adalah jalan terbaik untuk awal penyebaran nilai-nilai toleransi. Dan Indonesia dapat menjadi pemain penting jika hal ini terealisir dengan baik, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah ras melanesia terbanyak dibumi.
Berbagai upaya dalam kaitannya merangkul negara-negara di Pasifik Selatan perlu dioptimalkan. Selain sebagai instrumen memperjuangkan kepentingan Indonesia, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk peredaman gerakan sparatis di tanah Papua. Namun tentu saja, dengan menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu dalam bentuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduknya.
Sebagai penutup, saya teringat sebuah kalimat dari rekan sekerja yang kebetulan berasal dari Bumi Cendrawasih, yang seolah dapat menggambarkan kegelisahan sebagian masyarakat Papua,”Kami bukannya ingin merdeka, tapi kami ingin diperlakukan adil!”
Pengirim:
Andry Winarto
Mahasiswa bidang Hubungan Internasional
Universitas Paramadina
