Bisnis.com, TERNATE - Jogugu Kesultanan Ternate, Maluku Utara (Malut) M. Mustafa mengaku telah mengirim surat ke presiden Joko Widodo terkait dengan terjadinya polemik di kesultanan Ternate.
Jogugu adalah singkatan dari Jou Kolano ma-gugu yaitu wakil Sultan bidang pemerintahan, yang berkuasa dan bertanggung jawab atas seluruh kebijakan kesultanan tertinggi di bawah Sultan, yang dijabat oleh bangsawan senior di kalangan kerabat keluarga terdekat Sultan. (disamakan dengan Perdana Menteri).
"Melihat kondisi internal Kesultanan Ternate akhir-akhir ini sering terjadi kekisruhan yang menggonjangkan sendi kehidupan masyarakat Kota Ternate dan Provinsi Malut pihaknya kemudian mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dengan nomor 368/FFT-KT/II/2015," katanya di Ternate, Senin (2/2/2015).
Ia mengatakan beberapa waktu lalu telah terjadi kekisruhan di lingkungan Kesultanan Ternate, kekisruhan tersebut menyangkut perlakukan yang tidak pantas terhadap Sultan Ternate H Mudaffar Sjah dan Permaisuri Nita Budhi Susanthi, dan Yang Mulia Sri Sultan diambil dari kediaman beliau tanpa persetujuan permaisuri.
Akibat kejadian tersebut, Rakyat Bala Kusu Se Kano-kano merasa tersinggung dan hampir saja terjadi gesekan yang bisa menimbulkan kerawanan keamanan, "Untunglah dalam hal ini kami dapat mengantisipasi dengan bantuan pihak polisi dan TNI."
Dirinya menjelaskan dengan berlarut-larutnya penyelesaian masalah ini dapat menimbulkan gangguan keamanan bahkan bisa meningkat lebih jauh. Mengingat Kesultanan Ternate sebagai salah satu aset bangsa tidak dimiliki oleh masyarakat Malut, tetapi juga milik Indonesia bahkan dunia, maka perlu dipelihara dan dijauhkan dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.
Sebagai penanggung jawab dalam manajemen Kesultanan Ternate, pihaknya kemudian menyurati Presiden Jokowi sembari memintanya untuk menggunakan pengaruh Presiden guna menyelesaikan persolan ini sebagaimana sebelumnya Presiden pernah menyelesaikan kasus yang mirip di Kesultanan Solo pada waktu Presiden masih menjabat sebagai Walikota Solo.
"Kami khawatir, apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan dampak yang lebih jauh dan tidak hanya itu, jika Jokowi berkenaan, pihaknya juga akan menyampaikan satu kabar gembira yakni pesan dari leluhur untuk mendukung Jokowi sebagai presiden yang diberi gelar Presiden Sederhana," ujarnya.
Selain meminta bantuan Presiden, phaknya juga meminta bantuan Kapolri dan Panglima TNI, untuk membantu mengamankan pelaksanaan tugas-tugas pihaknya.
"Langkah ini kami tempuh karena apabila kami mempertahankan atau melawan pasti rakyat akan menjadi korban karena pihak keamanan tidak mau terlibat karena dianggap hal tersebut merupakan masalah internal keraton," katanya.
Sebelumnya ketegangan sempat memuncak di Kadaton Kesultanan Ternate pada pukul 14.00 WIT, para wartawan yang diundang secara resmi untuk menghadiri konfrensi press di kadaton pun sempat diusir oleh sejumlah oknum di Kadaton.
Anggota MPR
Mudaffar Sjah tercatat sebagai anggota tertua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014--2019 perwakilan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku.
Pria ini pernah tercatat sebagai anggota DPR RI perode 2004-2009 dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) dan bertugas di Komisi X Bidang Pendidikan. Mudaffar Sjah adalah seorang Sultan Ternate, kelahiran 13 April 1935.
