Bisnis.com, SURABAYA—Pemprov Jawa Timur menargetkan kenaikan angka indeks pertanaman (IP) menjadi 2,58 dari hanya 1,86 guna mengatasi masalah maraknya mutasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) menjadi lahan perumahan.
Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan pihaknya akan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mencegah pemburukan alih lahan, yang menyalahi Peraturan Daerah (Perda) No.5/2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan data Badan Pertahanan Nasional (BPN) luas mutasi lahan RTRW menjadi pemukiman di Jatim mencapai 4.227,75 hektare sepanjang 2010-2013. Luas tersebut setara dengan potensi kehilangan beras sejumlah 49.662 ton.
“Di sinilah pentingnya TNI melalui Komandan Distrik Militer terus mengecek RTRW agar tetap diperuntukkan bagi lahan pertanian, bukan perumahan,” ujar Soekarwo dalam sosialisasi ketahanan pangan di Aula Makodam V Brawijaya Surabaya awal pekan ini.
Dia mengatakan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kabupaten/kota di Jatim sebagian telah selesai dibuat perda-nya, sedangkan sebagian lain masih dalam proses. Di antara yang sudah memiliki perda a.l. Bondowoso, Jombang, Malang, dan Tulungagung.
“Dengan pembuatan Perda LP2B ini, diharapkan kami bisa mengurangi mutasi lahan pertanian. Sebab, mutasi lahan dalam tiga tahun terakhir jika disetarakan, sama dengan kehilangan beras puluhan ribu ton.”
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras nasional sejumlah 10 juta ton sebenarnya dapat dipenuhi denga menaikkan IP di Jatim, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan dari tanah kering menjadi tanah irigasi.
Adapun, IP di Jatim saat ini hanya 1,86 dan pemprov menargetkan kenaikan menjadi 2,58 pada 2015. Jumlah panen yang biasanya hanya sekali, ditargetkan naik menjadi rata-rata tiga kali dengan penyelesaian proyek bendungan di beberapa daerah.
Dengan demikian, kebutuhan akan 2 juta ton gabah kering di Jatim diharapkan akan terpenuhi. Sementara itu, target produksi tanaman pangan strategis—khusus untuk padi—di Jatim dipatok sejumlah 12,86 juta ton tahun ini.
Untuk jagung, produksi Jatim ditarget sebesar 7,17 juta ton PPK, sedangkan kedelai sebesar 480.148 ton OSE. Target itu akan didukung dengan pengamanan panen dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim.
