Bisnis.com, MAKASSAR - DPRD Makassar menginisiasi penutupan tempat prostitusi terorganisir di kawasan Jalan Nusantara yang disinyalir menjadi tujuan PSK eks-Gang Dolly, Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Rahman Pina mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengajukan permintaan secara resmi kepada Pemkot Makassar terkait penutupan kawasan prostitusi tersebut.
Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada beberapa legislator lintas fraksi yang telah menyatakan dukungan ke Pemkot Makassar agar menutup seluruh tempat hiburan yang menyediakan jasa seks komersil di Jalan Nusantara.
"Apalagi, isu jika PSK eks-Dolly [Surabaya] yang bekerja di Nusantara dalam beberapa pekan terakhir semakin menguat," katanya, Senin (1/12/2014).
Kawasan prostitusi Nusantara berada tepat di depan Pelabuhan Makassar, di sepanjang jalan itu terrdapat sekitar seratusan tempat hiburan malam seperti bar, karaoke dan pub.
Pada siang hari, kawasan tersebut selalu tampak biasa dengan aktivitas truk kontainer, buruh pelabuhan serta penumpang moda transportasi laut.
Namun, ketika malam ruas itu menjadi lebih padat lantaran banyaknya pria hidung belang serta ratusan PSK yang mangkal di Jalan Nusantara sepanjang 1 kilometer.
Kawasan prostitusi itu sendiri mulai ramai sejak awal era 90-an seiring pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Makassar.
Sebagian pelanggan yang datang ke Nusantara adalah pelancong yang singgah di pelabuhan maupun pendatang dari luar Makassar.
Tarif sekali kencan di tempat tersebut secara rerata mulai dari Rp200.000, termasuk ongkos check-in kamar.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan jika kawasan Jalan Nusantara bukan lokalisasi prostitusi.
"Sejak dulu, Makassar tidak pernah mengeluarkan aturan lokalisasi ataupun izin untuk itu. Tetapi memang ada sejumlah THM di Nusantara yang melanggar dan melakukan praktik jasa prostitusi komersil," katanya.
Kendati demikian, lanjut Pomanto, Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjadikan kawasan Nusantara sebagai sentra ekonomi terintegrasi dengan Pelabuhan Makassar.
Untuk merealisasikan hal tersebut, mulai tahun depan Pemkot Makassar akan segera menertibkan seluruh THM yang melanggar.
