Bisnis.com, JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di depan kementerian ESDM menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas naiknya BBM bersubsidi Rp2.000/liter, yang membuat rakyat semakin tercekik.
"Mereka [pemerintah] tidak berfikir penderitaan rakyat. Mereka hanya memikirkan kepentingan asing. Menaikkan BBM adalah keputusan ilegal," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Romidi Karyawan dalam orasinya di Jakarta, Jum'at (21/11/2014).
Menurutnya, kenaikan BBM bersubsidi adalah bentuk pendustaan dari pemerintah.
KAMMI meminta pertanggungjawaban Menteri ESDM Sudirman Said atas hal ini.
Presiden Jokowi dituding menutup mata saat pemilihan tiga menterinya yang terindikasi sebagai mafia migas.
"Kenaikan BBM ini adalah tanggung jawab mereka. Sehingga mereka, Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Djalil semestinya harus di turunkan jadi menteri," ujarnya.
Kebijakan Pemerintahan Jokowi adalah kebijakan berbau neolib. Di mana baru sebulan menjabat sebagai presiden, dia sudah menandatangani 20 MoU dengan pihak asing.
"Apalagi kalau sudah menjabat lima tahun, apa yang terjadi pada Indonesia? Inilah neolib dalam Pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.
Setelah selesai mengelar aksi di depan kementerian ESDM, KAMMI bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jabodetabek kembali menggelar aksi di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
"Sesuai instruksi seluruh 20 Badko dan 200 cabang HMI di Indonesia menolak kebijakan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi," ujar Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Jabodetabek Zulkarnain Bagariang.
Ada tiga tuntutan yang terus mereka desak dalam aksinya. Pertama; mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut kebijakan penaikan BBM bersubsidi. Alasannya, kebijakan itu tidak sesuai dengan UU No. 12 tahun 2014 tentang APBN-P.
"Ini harus dilihat kembali bahwa di APBN yang sudah disetujui DPR pasti sudah dianggarkan mengenai subsidi. Namun pada kenyataannya subsidi untuk BBM malah dipangkas, bahkan pemerintah tidak membicarakan dengan DPR terlebih dahulu," katanya.
Kedua; Menuntut pemerintah untuk memberantas mafia migas yang menguasai jalur perdagangan migas.
"Tuntutan ini mengerucut pada pemecatan tiga menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang mengurusi soal migas," tambahnya.
Ketiga; HMI mengutuk keras represivitas dari aparat TNI/ Polri dalam menghadapi para pengunjuk rasa yang menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Massa HMI berdatangan dari berbagai kampus seperti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Gunadarma, IPB, UI , Jayabaya, dan dari kampus-kampus lain.
