Bisnis.com, JAKARTA--Acara Muktamar VIII PPP yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (31/10/2014) malam sempat ricuh setelah pimpinan sidang membacakan keputusan ditetapkannya politisi Djan Faridz secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PPP.
Awalnya sejumlah DPW memberikan pandangannya atas laporan pertanggungjawaban DPP PPP periode 2011-2014. Mereka juga menyatakan dukungannya kepada Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP selanjutnya menggantikan Suryadharma Ali.
Menurut informasi yang diperoleh Bisnis, Pimpinan sidang yakni politisi PPP Fernita Darwis lalu membacakan poin-poin kesepakatan Muktamar antara lain:
1. Menerima laporan pertanggungjawaban DPP PPP 2011-2014.
2. Mengamanatkan kepada muktamar DPP PPP di Jakarta tetap istiqomah dalam Koalisi Merah Putih.
3. Mendukung DPP PPP 2011-2014 dan menolak SK Menkumham tanggal 28 Oktober tentang pengesahan DPP PPP versi Muktamar Surabaya.
4. Menolak Muktamar Surabaya.
5. Memberikan tindakan hukum dan administrasi sesuai AD/ART atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi dan Romahurmuziy.
6. Memajukan dan mendukung Djan Faridz sebagai ketua umum secara aklamasi.
Sejurus kemudian, sejumlah peserta sidang berteriak bahwa pimpinan sidang telah mengamputasi agenda sidang. Meskipun secara umum seluruh DPW yang hadir menyepakati Djan Faridz terpilih secara aklamasi, namun mereka berharap agenda sidang tetap dijalankan secara utuh.
Ketua DPD Sulawesi Utara Jafar Alkatiri mengatakan kericuhan hanya disebabkan masalah teknis persidangan.
"Hanya masalah teknis persidangan saja," ujar seperti dikutip Antara.
