Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai pelaksanaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta yang berlangsung mulai Kamis (30/10/2014) sah karena sesuai dengan AD/ART partai.
"Kita ini negara hukum dan kita yakin bahwa muktamar ke-VIII PPP di Jakarta adalah sah menurut AD/ART," ujarnya usai menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid Jakarta.
Dia menjelaskan menurut undang-undang semua perselisihan partai harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai, dan apabila belum bisa maka diselesaikan melalui pengadilan.
Oleh karena itu mantan Danjen Kopassus itu menilai keputusan pemerintah melalui Menkumham Yasona Laoly yang justru mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya, mungkin adalah bentuk kekhilafan pemerintah.
Ia mengimbau pemerintah memperbaiki kekhilafannya dengan mendasarkan segala keputusan kepada aturan hukum.
"Kita hanya ingin suasananya sejuk," ujar Prabowo seperti dikutip Antara.
DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menggelar Muktamar VIII di Jakarta, Kamis 30 Oktober hingga Minggu 2 November 2014.
Muktamar ini tetap dilaksanakan meskipun sebelumnya Menkumkam Yasona Laoly mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Romahurmuziy sebagai hasil Muktamar PPP di Surabaya pada 15 Oktober 2014.
Menurut Suryadharma Ali, Muktamar Surabaya tidak sah, begitu pula dengan seluruh produk yang dihasilkannya.
Seperti diberitakan Bisnis.com, sejumlah ketua umum partai Koalisi Merah Putih menghadiri pelaksanaan Muktamar ke-VIII PPP di Hotel Grand Sahid.
Mereka antara lain Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, serta Presiden PKS Anis Matta.
Ketiga ketua umum partai itu tiba beriringan di lokasi muktamar dan langsung dikawal sejumlah kader PPP untuk menuju ruang tunggu VIP muktamar, tempat di mana Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan sejumlah pengurus PPP menanti.
Selain sejumlah ketua umum, hadir pula politisi PAN yang juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Perbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais, serta politisi PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
